SEMMI DAN JEJAK HANKAM INDONESIA

Catatan menyambut 63 tahun Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI)

Oleh: Muhar Syahdi Difinubun (Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi PB SEMMI)

Sang menteri muda pertahanan Indonesia itu bernama Arudji Kartawinata (1905-1970). Ia menjabat sebagai menteri di era kabinet Syahrir II. Bapak pendiri Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).

SEMMI merupakan satu di antara organisasi kepemudaan di bawah payung Syarikat Islam (SI). Sebagai Salah satu elemen strategis Cipayung, SEMMI memiliki peran yang begitu menentukan bagi arah perubahan umat dan bangsa.

Hal tersebut, misalnya, ditunjukkan ketika penyerahan tuntutan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) kepada Presiden Sukarno yang diserahkan langsung oleh Arudji Kartawinata pada 13 Januari 1966. Waktu itu, ia sedang menjabat sebagai ketua DPR (Dewan Peraakilan Rakyat).

Jejak Hankam

Pada debat pilpres (pemilihan presiden) ke 4 kemarin, salah satu isu yang penting untuk direspons ialah mengenai hankam (pertahanan dan keamanan) Indonesia. Isu tersebut menjadi begitu menarik ketika diletakkan pada masing-masing perspektif antara kubu yang satu dengan yang lain.

Di satu sisi, ada upaya bagi rencana atau dizain mewujudkan pengelolaan hankam Indonesia oleh salah satu kubu yang menghendaki NKRI sebagai Negara kuat (superpower state). Tentunya bertumpu pada alat negara—terutama TNI (Tentara Nasional Indonesia). Selain infrastruktur hankam itu sendiri.

Sementara di sisi lain, reformasi TNI (termasuk Polri) sebagai alat Negara dimaknai secara proporsional berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Di samping tentunya menyentuh juga pada pada persoalan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan.

Kedua capres (calon presiden), baik Jokowi maupun Prabowo, melalui momentum tersebut dapat dinilai bahwa mereka sama-sama memiliki daya responsif serta menaruh perhatian yang besar terhadap masalah hankam Indonesia.

Meskipun secara presisi, tidak begitu verbal menyebut posisi Indonesia pada pusaran politik kawasan Indo-Pasifik yang hari-hari ini muncul sebagai diskursus penting di antara negara-negara kawasan, baik yang pro USA (United States of America) maupun Republik Rakyat Tiongkok. Padahal tema tersebut berkorelasi langsung dengan pemerintahan dan hubungan internasional, terutama ideologi.

Melalui catatan ini, penulis hendak sekadar mengonfirmasi bahwa upaya untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan Indonesia sudah dimulai semenjak awal meraih kemerdekaan bangsa dan negara ini. Hal tersebut, salah satunya, ditandai dengan ditunjuknya Arudji Kartawinata menjadi menteri muda pertahanan Indonesia pada kabinet Syahrir II.

Arudji Kartawinata yang notabene merupakan pendiri SEMMI itu, ditunjuk menjadi menteri pertahanan Indonesia, bukan tanpa alasan karena latar belakang serta keterlibatannya secara aktif sebagai pembela garda depan bangsa dan negara. Atas dasar itu pula, ia layak diperjuangkan menjadi salah satu pahlawan nasional.

Untuk tujuan tersebut, sementara dipersiapkan perangkat serta proses yang dikonsolidir langsung oleh SEMMI sebagai salah satu agenda menyambut perayaan 63 tahun berdirinya SEMMI.

Pengalaman menjadi daidacho PETA (Pembela Tanah Air), komandan BKR (Badan Keamanan Rakyat), lalu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) merupakan alasan mengapa ia ditunjuk menjadi menteri pertahanan pada saat itu. Dari PETA, BKR, lalu TKR kemudian mengalami transformasi menjadi TNI yang kita kenal hingga saat ini.
Secara kontekstual, ikhtiar untuk membangun hankam Indonesia di dua era ini memang berbeda.

Tapi secara potensial, spirit untuk memajukan hankam Indonesia yang berdaya saing—regional maupun global—masih tetap sama. Apalagi di era kekinian. Era di mana kemajuan teknologi sudah semakin berkembang pesat. Sehingga peluang untuk mewujudkan hankam Indonesia yang handal sedapat mungkin bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Tergantung pada siapa visi besar apa yang menentukan.Bermula dari

‘Rumah Besar’

Pada akhirnya, semua bermula dari sini. Dari ‘rumah besar’ bernama Syarikat Islam (SI). Sebuah perkongsian dagang umat—perkumpulan orang pribumi yang mengamankan Laweyan, daerah hunian para saudagar batik Di Solo (Tempo, edisi 21 Agustus 2011)—yang hadir sebagai sebuah organisasi modern pada awal abad 20 di Nusantara. Organisasi yang sekaligus menjadi peletak awal gerakan kebangkitan nasional. Dahulu, sebelum akhirnya berganti nama menjadi SI, namanya Sarekat Dagang Islam (SDI). Didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo. Selain tentunya, SDI (Sarekat Dagang Islamiyah) yang didirikan R.M Tirto Adhi Soeryo Di Bogor.

Tentang kedua SDI tersebut, yang di kemudian hari menjadi SI ialah Sarekat Dagang Islam di bawah pimpinan H. Samanhoedi. Perkembangan SI sendiri menuai momentumnya tepat ketika Hadji Oemar Said Tjokroaminoto terpilih menahkodai SI pada kongres pertama di Surabaya. Melalui tangan Tjokroaminoto-lah, SI kemudian berkembang secara revolusioner menjadi organisasi militan yang menentang segala bentuk praktik hegemoni dan dominasi kekuasaan para kolonialis dan imperialis pada saat itu.

Dari situ pula, H.O.S Tjokroaminoto pernah melahirkan buah gagasan dan pemikirannya. Sebuah magnum opus bertajuk “Islam dan Sosialisme.” Selain merupakan soko guru sejumlah anak muda pembentuk sejarah bangsa ini. Mereka antara lain: S.M. Kartosoewirjo (tokoh DI/TII), Munawar Musso (tokoh Komunis Indonesia) dan Sukarno (tokoh Nasionalis, kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia). Ketiganya pernah tinggal serumah dengan sang guru di Jalan Peneleh Gang VII, Surabaya (Priyatna, 2015).

Hingga di suatu saat yang menyejarah, tepatnya pada 2 April 1956, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) didirikan. Pendiriannya bersamaan dengan Majelis Tahkim Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Bandung. SEMMI dengan demikian merupakan ‘anak kandung’ sejarah yang pernah lahir dari rahim SI itu sendiri.

Akhirnya, di 63 tahun kehadiran SEMMI mewarnai hiruk pikuk pergolakan bangsa, SEMMI tetap berkomitmen meneruskan risalah perjuangan para pendahulu (the founding fathers) bangsa ini sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Komitmen tersebut—meminjam Bung Hatta—terutama didasarkan pada dua hal. Pertama, fondasi moril yang mencakup persoalan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (pasal 4 tentang azas organisasi). Kedua, fondasi politik yang berkaitan dengan kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial (pasal 5 tentang tujuan organisasi). Kedua fondasi yang menjadi titik pijak ideologis.

Dirgahayu SEMMI ke-63!

sumber: pbsemmi.org