by

Melihat Pemikiran Kebangsaan Hamdan (Bagian 4)

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Perjalanan di hari Sabtu berlanjut. Masih di kota Balikpapan, Dr. Hamdan Zoelva diundang oleh Universitas Balikpapan untuk memberikan kuliah umum dengan tema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara”.

Latar belakang beliau sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015 menjadi alasan pihak kampus Universitas Balikpapan mengundang beliau, selain karena beliau memang ahli Hukum Tata Negara. Berikut pidato beliau dihadapan ratusan mahasiswa beserta civitas akademika Universitas Balikpapan di Auditorium Rektorat kampus Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (23/3).

Pidato 4 : Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara di Universitas Balikpapan, Sabtu (23/3)

Mahkamah konstitusi hadir untuk melindungi hak warga negara. Sebelumnya, hak asasi manusia berada ditangan raja, namun lahir gerakan rakyat yang kemudian hak asasi tersebut ditulis dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut sebagai konstitusi.

Dengan adanya konstitusi yang tertulis dan dijadikan sebagai dasar hukum bagi negara, maka ada jaminan hak asasi manusia yang membuat raja tidak lagi semena-mena.

Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung (MA) sama posisinya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Karena di tiap-tiap negara bagian ada MA (supreme court). Sedangkan di Indonesia, MK merupakan lembaga hukum yang memiliki wewenang utama menguji produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan Judicial Review.

Sejarah Judical Review berawal dari kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Kasus Marbury versus Madison adalah satu kasus yang sangat kontroversial dan bersejarah. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya menolak substansi permohonan yang diajukan oleh Marbury dan kawan-kawan.

Namun demikian, dalam pertimbangan hukum, dengan putusan itu posisi Marbury dan kawan-kawan justru dibenarkan, meski dengan argumentasi yang sama sekali berbeda dari dalil-dalil yang diajukan oleh Marbury dan kawan-kawan. Karena besarnya pengaruh di kemudian hari, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini biasa disebut oleh para ahli dengan istilah-istilah bermacam-macam, seperti ‘a landmark decision’ atau ‘the most brilliant innovation’, atau bahkan seperti disebut oleh Erwin Chemerinsky sebagai ‘the single most important decision in American Constitutional Law’

Adalah John Marshall yang berperan penting dalam penyelesaian kasus Marbury versus Madison (1803) dengan memperkenalkan mekanisme ‘constitutional review’ atau ‘judicial review’ ini pertama kali dalam praktek peradilan di Amerika Serikat.

Semua cerita berawal dari pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 1802. Calon petahana, John Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson dari Partai Democratic-Republic. Setelah kalah, dalam masa peralihan untuk serah terima jabatan dengan Presiden terpilih Thomas Jefferson, John Adams membuat keputusan-keputusan yang di antaranya, menurut para pengeritiknya dimaksudkan untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya sendiri supaya mendapatkan kedudukan-kedudukan yang penting. Termasuk, Secretary of State, John Marshall diangkatnya menjadi Ketua Mahkamah Agung (Chief Justice).

Bahkan sampai menjelang detik terakhir masa peralihan pemerintahan ke presiden baru, Presiden John Adams, dengan dibantu oleh John Marshall yang ketika itu sudah resmi menjadi Ketua Mahkamah Agung dengan tetap merangkap sebagai Secretary of State, masih terus menyiapkan dan menandatangi surat-surat pengangkatan pejabat, termasuk beberapa orang diangkat menjadi pejabat.

BACA JUGA:   Ketua Umum LT SI menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum atas nama Suhardi di UIA Jakarta

Sayangnya, copy surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi diserahterimakan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika Thomas Jefferson sebagai Presiden saat mulai bekerja pada hari pertama, surat-surat itu ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai the Secretary of State menggantikan John Marshall.

Atas dasar penahanan surat itulah maka Willaim Marbury melalui kuasa hukum mereka, yaitu Charles Lee yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung Federal, mengajukan tuntutan langsung ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall agar sesuai dengan kewenangannya, memerintahkan Pemerintah melaksanakan tugas yang dikenal sebagai ‘writ of mandamus’ dalam rangka penyerahan surat-surat pengangkatan tersebut.

Karena, pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan Kongres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam Keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (sealed).

Menurut para penggugat melalui Charles Lee, berdasarkan Judiciary Act tahun 1789, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara yang mereka ajukan serta mengeluarkan ‘writ of mandamus’ yang mereka tuntut. Tetapi, Pemerintahan Jefferson tetap menolak, bahkan menolak pula memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Agung, agar pemerintah menunjukkan bukti-bukti mengapa menurut pemerintah ‘the writ of mandamus’ seperti yang didalilkan penggugat tidak dapat dikeluarkan. Malah sebaliknya, Kongres yang dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak kepada pemerintah Thomas Jefferson mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung selama lebih dari 1 tahun.

Pada persidangan yang diadakan kemudian pada bulan Februari 1803, kasus Marbury versus Madison ini kembali menjadi pusat perhatian. Pro kontra muncul dalam masyarakat Amerika Serikat mengenai hal ini. Bahkan dari Pemerintah dan Kongres muncul komentar-komentar yang pada pokoknya tidak berpihak kepada para penggugat.

Tetapi, dalam putusan yang ditulis sendiri oleh John Marshall, jelas sekali Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum, sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan mereka itu menurut hukum. Namun, Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya, menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat-surat dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan ‘writ of mandamus’ sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Arttahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.

Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Chief Justice John Marshall untuk memeriksa perkara Marbury versus Madison itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannnya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.

Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai ‘the supreme law of the land’ harus dinyatakan ‘null and void’. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin ‘judicial review’ sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia.

BACA JUGA:   Ketua Umum PP/LT Syarikat Islam mengucapkan Dirgahayu Indonesia

Dengan putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury dkk adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dkk ditolak karena Mahkamah Agung menyatakan tidak berwenang mengeluarkan ‘writ of mandamus’ seperti yang diminta. Namun demikian, yang lebih penting lagi putusan itu justru membatalkan undang-undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ itu sendiri yang dinilai oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan Section 2 Article III UUD Amerika Serikat.

Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UUD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru bahkan dalam sejarah hukum di dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai membatalkan sebagaimana dilakukan oleh John Marshall.

Sebelumnya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai kewenangan tradisional untuk menyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan dengan cara tidak menjadikannya referensi dalam perkara yang sedang diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya mirip dengan ‘judicial review’ juga.

Dalam sejarah pembentukan Konstitusi Amerika Serikat sendiripun, soal ini pernah diperdebatkan dan dinilai termasuk ke dalam pengertian ‘judicial review’ juga. Lebih jauh malah, ide ‘judicial review’ itu sendiripun pernah dilontarkan 9 (sembilan) orang peserta Konvensi Konstitusi Amerika Serikat (Constitutional Convention), yang ditolak oleh 2 (dua) orang anggota lainnya. Artinya, dari 55 anggota delegasi yang menghadiri Konvensi tersebut setidaknya ada 11 orang yang tercatat dalam “The Madison’s notes” membahas ide itu.

Bahkan seorang dari sembilan peserta pendukung ide itu adalah James Wilson yang berpendapat bahwa “… the courts should have the even broader power to strike down any unjust federal or state legislation”. Selain itu, perlu dicatat pula bahwa lebih dari separuh 13 negara bagian asli Amerika Serikat (original states) sejak sebelumnya memang telah memberikan kepada para hakim mereka masing-masing di semua tingkatan pengadilan kewenangan untuk melakukan‘judicial review’, yaitu dengan menyampingkan undang-undang yang dianggap tidak adil dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, meskipun perkaranya itu tidak berdiri sendiri sebagai perkara ‘judicial review’ seperti yang dikenal sekarang

Dapat dikatakan sebagai awal dari pengujian konstitusional atau yang popular disebut judicial review yang akhirnya mendapat kedudukan penting dalam dunia hukum. Judicial review yang berasal dari putusan fenomenal Supreme Court AS yang kala itu diketuai oleh John Marshall.

Sementara itu, dalam setiap keputusannya, MK di Indonesia selalu memprioritaskan keputusan yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara yang sudah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. MK harus selalu melindungi hak warga negara. Karena kehadiran MK adalah untuk memastikan hak warga negara terlindungi dengan baik sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, tugas dari MK di Indonesia juga memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. MK diamanahkan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dikarenakan di negara kita belum ada pengadilan khusus untuk pemilihan umum.

sumber: suarasi.com

News Feed