by

Melihat Pemikiran Kebangsaan Hamdan (Bagian 2)

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Oleh Dede Prandana Putra (Tim Media Center Syarikat Islam/Kabid Infokom PP Perisai)

Setelah menyampaikan pidato dihadapan kaum Syarikat Islam di Manado, sore harinya dengan menggunakan pesawat terbang, saya dan Dr. Hamdan Zoelva bertolak ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Balikpapan, beliau dijadwalkan menghadiri agenda Silaturrahmi Keluarga Besar KAHMI dan HMI Se-Kalimantan Timur dengan tema “Menakar Potensi Kualitas Kader dalam Peran Strategis Kepemimpinan Lokal dan Nasional” di Aula Rumah Dinas Walikota Balikpapan, Jum’at (22/3) malam.

Didapuk sebagai Keynote Speaker, Koordinator Presidium MN KAHMI ini menyampaikan pidato dihadapan para hadirin, yakni Keluarga Besar KAHMI dan kader HMI ditambah Walikota Balikapan, Rizal Effendi. Berikut ringkasan isi pidato nya.

Pidato 2 : Silaturrahmi Keluarga Besar KAHMI dan HMI Se-Kalimantan Timur dengan Tema “Menakar Potensi Kualitas Kader dalam Peran Strategis Kepemimpinan Lokal dan Nasional” di Aula Rumah Dinas Walikota Balikpapan, Jum’at (22/3)

Kurang dari sebulan kedepan, negara kita akan menghadapi pesta demokrasi pemungutan suara pemilihan umum terbesar sepanjang psejarah berdiri republik ini. Untuk pertama kalinya, pada pemilihan umum tahun 2019, masyarakat dihadapkan dengan pemilihan serentak, yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau disebut pemilu lima kotak.

Proses demokrasi memang sudah kita lalui semenjak tergulingnya presiden Soeharto oleh aksi mahasiswa pada tahun 1998. Pintu demokrasi pun dibuka selebar-lebarnya. Diawali dengan bermunculannya partai politik dan pemilihan demokratis pada 1999, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan legislatif, pemilihan eksekutif (kepala daerah serta presiden dan wakil presiden).

Akibat dibukanya pintu yang lebar terhadap proses demokratisasi, membuat semua orang yang punya keinginan dan hasrat berpolitik dapat tersalurkan. Proses demokrasi dan pemilihan berlangsung dengan prinsip bebas. Proses inilah yang akhirnya dikemudian hari kita lihat jika ingin berkarir didunia politik harus memiliki banyak modal dan biaya.

Betapa tidak, praktek demokrasi terbuka yang ada di negara kita membuat demokrasi berbiaya mahal. Demokrasi menjadi liberal dan kapital.

BACA JUGA:   Ketua Umum PP/LT Syarikat Islam mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah

Padahal, dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia lahir akibat rezim tiran yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa kala itu. Gerakan tersebut dikenal dengan gerakan rakyat yang notabene masih banyak dari kalangan menengah kebawah. Perubahan dari pemerintahan aristokrasi, otokrasi dan tiran, lalu melahirkan pemerintahan demokrasi. Namun, sekarang demokrasi kembali terasa ‘busuk’, dan balik lagi ke aristokrasi yaitu kekuasaan aristokrat para pimpinan partai.

Proses kembali ke aristokrasi dapat dilihat saat demokrasi ‘dirampok’ oleh pemilik modal. Berduyun-duyun pengusaha kelas kakap yang kemudian terjun ke dunia politik. Para pemilik modal mulai menentukan dalam proses pemilu dan menentukan siapa yang memenangkan pemilihan. Sementara, para ‘aktivis jalanan’ yang dahulunya berteriak lantang agar terjadinya proses demokrasi kelihatan tidak mampu untuk berbicara banyak dalam proses pemilu, salah satu indikator nya adalah menjadi Ketua Umum Partai Politik, tidak ada lagi aktivis jalanan yang memimpin sebuah Partai Politik.

Jika kita lihat bagaimana KAHMI beserta HMI saat ini dalam perpolitikan, sebenarnya kita (KAHMI dan HMI-red) mampu untuk berbicara banyak. Hanya saja, dengan kondisi demokrasi yang ada sekarang, memang harus kita akui agak sulit kalau kita bersaing dengan para pemilik modal dalam memperebutkan kursi eksekutif dan legislatif.

Ini adalah tantangan demokrasi sekaligus tantangan KAHMI beserta HMI. Walaupun demikian, banyak bidang kehidupan yang dapat diperankan KAHMI, baik itu LSM, akademisi, birokrat, selain partai politik. Peran yang demikian luas seharusnya membuat KAHMI kedepan dapat berbicara lebih banyak lagi dipanggung politik dan memengaruhi kebijakan politik ditambah dengan bermunculannya partai politik. Namun, alam demokrasi dengan kontestasi politik yang butuh biaya banyak membuat para alumni HMI yang rata-rata hanya menjadi aktivis belum mampu berbicara banyak dalam kontestasi politik.

Kalau toh para konglomerat (taipan) tidak jadi pemimpin, mereka dengan mudahnya membiayai peserta atau kontestan sebagai investasi politik sehingga dapat mempengaruhi pengambil kebijakan.

Berbicara mengenai dukungan, KAHMI secara institusi tidak mendukung salah satu kontestan. KAHMI menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan. KAHMI menjadi bandul atau perekat dari setiap partai politik yang beragam, karena di setiap partai politik dan kontestan pasti ada alumni HMI.

BACA JUGA:   Perlunya Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Bank Syariah dalam Moderasi Beragama di Indonesia

Memang, ada beberapa permintaan untuk KAHMI deklarasi harus menentukan pilihan. Namun, itu hak dari masing-masing individu KAHMI, bukan KAHMI secara institusi. Kalau toh terlihat beberapa warga KAHMI yang mendukung atau menjadi tim sukses kontestan dalam pemilu, itu individu mereka, tidak memakai atribut KAHMI sebagai organisasi.

KAHMI punya tanggungjawab untuk meneruskan cita-cita HMI. Dimana dalam menuju cita-cita HMI itu dengan tegas menyatakan bahwa kader HMI bersifat independen. Menjaga independensi bagi KAHMI merupakan tanggungjawab secara organisatoris.

Untuk pemilu 2019, KAHMI tidak berada dalam posisi mendukung salah satu calon. KAHMI merekomendasikan karakter pemimpin yang harus dipenuhi agar membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Karakter pemimpin itu adalah pemimpin yang kuat. Dalam kondisi demokrasi seperti sekarang ini, Indonesia butuh pemimpin yang kuat.

Bukan tanpa sebab jika KAHMI menginginkan pemimpin kedepan adalah pemimpin yang kuat. Melihat kondisi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekinian, maka pemimpin yang kuat niscaya akan menjadi pemimpin yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan.

Kerja berat pemimpin berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kecerdasan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, akan berdampak kepada iklim ekonomi dan politik yang kuat, yang ujung-ujungnya akan melahirkan hukum dan peraturan yang baik.

Sebenarnya, kader HMI sebagai cikal bakal KAHMI merupakan kader yang kuat. Proses ber-HMI yang dijalani membuat kader HMI punya ciri khas, yakni kemampuan intelektual dan kepemimpinan. Hanya saja, masih kurang jiwa pemberani untuk menjadi pengusaha.

Saat ini demokrasi kita berjalan tertatih-tatih. Demokrasi kita butuh kesabaran. Tapi kita harus yakin kedepan, demokrasi kita akan menuju kebaikan. Demokrasi seperti yang dicita-citakan. Itu semua menjadi tugas kita sebagai warga negara, warga KAHMI, kader HMI dan seluruh keluarga besar hijau hitam untuk terus memperbaiki proses demokrasi menuju kesempurnaan, dimanapun tempat kita berproses. Tetap bersyukur dan ikhlas, maka yakin usaha sampai.

sumber: suarasi.com

News Feed