by

Residen Dr. M. Djamil, Memimpin Sumbar di Tengah Konflik

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Langgam.id – Usai merdeka, Republik Indonesia menghadapi dua tantangan sekaligus. Selain harus berjuang menghadapi Belanda yang kembali ingin berkuasa, negara tertatih-tatih  menjalankan pemerintahan di tengah sistem yang belum terbentuk.

Pada awal 1946 saja, Sumatra Barat yang saat itu berbentuk keresidenan di bawah Provinsi Sumatra, sudah punya dua residen. Residen pertama adalah Muhammad Sjafei, tokoh pendidikan yang diangkat pada 1 Oktober 1945 hanya bertahan 1,5 bulan. Residen kedua, Roesad Datuak Perpatih Baringek yang menjabat sejak 15 November 1945 hanya bertahan empat bulan.

Sejarawan Universitas Negeri Padang (UNP) Mestika Zed mengatakan, selama satu tahun pertama kemerdekaan, di Sumbar tidak ada residen yang benar-benar sanggup atau mau memegang peranan sentral daerah yang berada dalam perjuangan tersebut.

“Selama tahun pertama perjalanan revolusi, jatuh bangun kekuasaan residen terjadi silih berganti,” tulisnya dalam Buku ‘Pemerintahan Darurat Republik Indonesia’ (1997).

Djamil adalah residen ketiga yang ditunjuk oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat yang menjalankan fungsi perwakilan rakyat di Sumbar setelah merdeka.

Dokter Muhammad Djamil Dt Rangkayo Tuo, menurut Mestika, mulai menjabat pada 18 Maret 1946 setelah dipilih KNI Sumbar. Hari tersebut, tepat 73 tahun dari hari ini, Senin (18/3/2019).

Djamil, menurut Mestikia, adalah dokter tanpa pengalaman politik. “Tetapi terkenal sebagai pembicara yang berapi-api. Lebih dari itu, dia dikenal pemberani dan jujur,” tulisnya.

Djamil memimpin Sumbar dalam masa yang sulit. Menurut Sejarawan Audrey Kahin, pengangkatan Djamil jadi residen,
bersamaan dengan pembentukan Front Rakyat oleh KNI.

“Dengan terbentuknya Front Rakyat, maka sistem pemerintahan Sumatra Barat adalah sistem ganda. Sulit untuk membedakan pemerintahan keresidenan dan Front Rakyat,” tulis Audrey di Buku ‘Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia 1926 – 1998’ (2005).

BACA JUGA:   Himbauan Ketua DPC SI Kab. Banjarnegara, H. Musobihin, SAg.,MM berkaitan dengan instruksi Presiden RI tentang virus covid-19

Menurutnya, KNI mengalihkan kewenangan ekonomi ke tangan Front Rakyat. Front ini berwenang mengumpulkan pajak dan berbagai keperluan lain. Ia juga diberi kewenangan mengenakan bea atas barang-barang yang masuk dan keluar kota-kota utama di Sumbar.

“Tindakan paling drastis yang diambil Front Rakyat adalah menyatakan uang kertas Rp100 tidak berlaku lagi. Front curgia, Belanda telah membanjiri daerah ini dengan uang palsu untuk menghancurkan ekonomi Republik,” ujar Kahin.

Pembekuan mata uang mengakibatkan inflasi melaju cepat dan pasar gelap kian marak. Namun, Front Rakyat punya alasan tersendiri tentang kebijakan itu. Langkah itu diambil, karena Front Rakyat curiga Belanda telah membanjiri Sumbar dengan uang palsu untuk mengancurkan ekonomi republik.

Djamil tidak sependapat. Ia membatalkan perintah Front Rakyat dan mencabut kewenangan ekonomi yang diberikan KNI pada front.

Tapi, suasana ketidakpastian terus berlanjut dan makin ricuh pada April 1946. Sementara itu, di Baso, Tuanku Nan Putih dan adiknya Tuanku Nan Hitam memboikot pemerintah. Tuanku Nan Putih adalah ulama pengikut Syarikat Islam (SI) Merah pada zaman Belanda. Pada 1927 ia sempat dibuang ke Pamekasan, Madura.

“Mereka mendirikan sebuah komune model komunis dan melarang aparat negara berfungsi di daerah itu,” tulis Brigjen (Purn) Saafroedin Bahar dalam Buku ‘Etnik, Elite dan Integrasi Nasional’.

Kedua tuanku tersebut, menurut Saafroedin, menyusun barisan bersenjata sendiri dan meluaskan pengaruh sampai ke Payakumbuh.

Audrey Kahin menulis, di awal kemerdekaan keduanya adalah pengikut Tan Malaka untuk kemedekaan 100 persen. Namun, Tuanku Nan Hitam mengartikannya dengan lebih radikal. Bersama pengikutnya, ia mulai mencegat dan merampok masyarakat yang lewat jalur Bukittinggi-Payakumbuh. Beberapa pejabat diculik dan dibunuh.

Ketika mulai ada aksi perampasan, Djamil memerintahkan Komandan Militer Dahlan Djambek menumpasnya. Pada 16 April, Djambek meminta Batalyon Abdul Halim untuk menumpasnya. “Dalam pertempuran, 113 orang terbunuh. Kedua tuanku itu juga terbunuh,” tulis Saafroedin.

BACA JUGA:   Ketua PW Syarikat Islam Sumut mengucapkan Dirgahayu Indonesia

Namun, menurut Audrey, tidak terjadi pertempuran. Kedua tokoh itu dan pengikutnya ditangkap, ditahan dan banyak yang terbunuh.

Usai masalah itu, giliran menyelesaikan masalah dengan Front Rakyat. Pemerintah pusat, saat itu mendesak Djamil untuk menangkap para pemimpin Front Rakyat. Sama halnya dengan penangkapan terhadap Tan Malaka, Muhammad Yamin dan kawan-kawan yang menolak strategi berunding yang ditempuh pemerintah pusat.

Menurut Audrey, Djamil sempat menangkap Chatib Sulaiman dan kawan-kawan yang tergabung dalam Front Rakyat. Penangkapan ini kemudian dibalas dengan penangkapan Djamil oleh simpatisan Front Rakyat pada 17 Mei 1946.

Panglima Divisi Banteng Dahlan Djambek kemudian memerintahkan pasukannya memulangkan para pemimpin Front Rakyat yang ditahan itu ke Bukittinggi dan bertemu dengan Djamil. Dalam rapat tanggal 20 Mei itu, Front Rakyat menegaskan kesetiaan kepada pemerintahan dan kepemimpinan kabinet Sjahrir serta memerintahkan pembebasan Residen Djamil.

Setelah rekonsiliasi tersebut, pada akhir Juni, KNI meminta Djamil mau menerima jabatan sebagai wakil gubernur Provinsi Sumatra Tengah yang baru saja terbentuk. Kemudian, pada 20 Juli, Mr. Sutan Mohammad Rasjid dipilih menjadi residen Sumbar dengan mendapat dukungan suara di KNI mencapai 90 persen. Dengan demikian, dalam empat bulan, pemerintahan Djamil di Sumbar juga berakhir.

Dr. Muhammad Djamil lahir pada 28 November 1898 dan berkarir sebagai dokter sejak zaman Hindia Belanda. Setelah menjadi residen Sumbar, ia menjadi Gubernur Muda Sumatra Tengah. Karena jasa-jasanya selama masa perjuangan, nama M. Djamil diabadikan jadi rumah sakit umum pusat di Padang sejak 1978. (HM)

sumber: langgam.id

News Feed