Hamdan Zoelva: Badan Publik Harus Patuhi Persidangan Sengketa Informasi

Komisi Informasi Pusat pada Kamis kemarin (21/02) kembali menggelar persidangan dengan register 005/III/KIP-PS/2018 antara Pemohon Irman Abdurrahman terhadap Termohon ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Persidangan lanjutan kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Saksi diharapkan dapat memberikan pendapat ahli terkait kewenangan sidang sengketa informasi yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Hendra J Kede dan beranggotakan Wafa Patri Umma serta Muhammad Syahyan.
Dalam sidang register terkait, Ketua ORI Amzulian Rifai menyurati Komisi Informasi dan menyatakan ORI memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Dimana terkutip antara lain “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, diinterograsi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”. Karena hal tersebut, Ombudsman pada sidang sebelumnya hanya mengutus seorang staf bagian hukum dengan surat tugas untuk mengikuti persidangan.
Dalam persidangan, Hamdan menjelaskan ORI adalah Badan Publik (BP) seperti yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Keberatan ORI untuk menghadiri persidangan dinilai merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap UU KIP. “Jika BP tidak mematuhi keterbukaan informasi publik atau bahkan tidak mau menghadiri persidangan di komisi informasi maka BP tersebut dapat dianggap mengabaikan hak konstitusi pemohon informasi,” kata Hamdan dalam persidangan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut.
Menurutnya, hak untuk memperoleh informasi bagi setiap pemohon termasuk hak asasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 F UUD 1945. Dimana tujuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sama dengan tujuan negara yaitu sebagai upaya mensejahterakan masyarakat melalui pemerintahan yang terbuka. “Badan Publik tidak boleh menghambat pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai upaya menjadikan pemerintahan yang bersih,” katanya menjelaskan.
Karena pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ahli, MK memutuskan untuk mendengarkan satu ahli lagi pada persidangan berikutnya. Pendapat hukum dari berbagai aspek dianggap penting bagi MK sebelum memutuskan, apakah sidang sengketa yang memohon salinan dokumen Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman atas dugaan malaadministrasi dalam penggerebekan gudang PT Indo Beras Unggul atau PT IBU di Bekasi, Jawa Barat ini, bisa dilanjutkan atau tidak.(Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)