FIN.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang etik. Dua lembaga penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dipanggil. Mereka dimintai sejumlah keterangan. Selain itu, DKPP juga meminta dasar hukum penyelenggara pemilu membuat keputusan.
Dalam sidang yang berlangsung sekira 4 jam, KPU dicecar sejumlah pertanyaan mulai dari dasar tidak menghapus nama Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon sementara sampai akhirnya tidak memasukkan ke daftar calon tetap.
Ketua KPU Arief Budiman yang hadir dalam sidang etik menjawab. Ada 203 nama calon legislatif yang mendaftar DPD. Semuanya adalah anggota partai politik. Dari angka tersebut, 202 calon yang sudah masuk daftar calon sementara memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai. Hanya satu yang tidak mengundurkan diri. OSO.
“Karena saat itu dua hari lagi penetapan DCT, akhirya kami bersurat. Meminta kepada pak OSO untuk memberikan surat pengunduran diri. Tetapi karena dalam aturan KPU bersurat adalah lima hari, maka kami memutuskan untuk tetap memasukkan nama OSO ke dalam DCS dan tidak menghapusnya. Karena masih ada tahapan selanjutnya,” terang Arief sambil beberapa kali mencari dokumen penunjang, dalam sidang di Gedung DKPPP, Jakarta, Rabu (13/2).
Arief juga meminta Majelis Hakim DKPP menolak seluruh gugatan OSO terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU. “KPU meminta DKPP menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh pengadu,” kata Arief.
Ia menegaskan, keputusan pihaknya tidak memasukan nama OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD lantaran KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK).
“Menurut putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD,” tegasnya.
Menurutnya, putusan MK setara dengan konstitusi. Oleh karena itu, KPU lebih memilih mematuhi putusan MK. “Putusan MK setara undang-undang, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maka putusan berlaku dan mengikat publik sejak dibacakannya putusan. Maka, siapapun, termasuk pengadu, wajib tunduk pada putusan MK,” tutur Arief.
Arief menilai, OSO melakukan pembangkangan terhadap putusan MK jika tetap ingin maju sebagai caleg DPD, sementara dirinya enggan mundur dari pengurus parpol. Namun, yang terjadi adalah OSO tak pernah menyerahkan surat pengunduran diri dan justru terkesan mengabaikan putusan MK.
“Yang bersangkutan tak pernah menyerahkan surat pengunduran dan berkesan mengabaikan, dengan tidak menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU. Fakta menunjukkan terdapat 202 caleg lain, yang mau menyerahkan surat pengunduran diri dan dinyatakan sah sebagai caleg,” ujarnya.
Di tempat sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva yang menjadi saksi ahli mengaku, kehadirannya dalam sidang ini bukan untuk membela Bawaslu. Melainkan hanya untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang yang dipersoalkan saat ini.
“Ya saya kira ini adalah proses yang biasa ada pengaduan dari orang merasa dirugikan dan DKPP melakukan sidang. Ini normal saja dalam mekanisme pemilu kita tadi saya diminta sebagai ahli oleh Bawaslu bukan dalam arti saya membela Bawaslu,” kata Hamdan.
Menurutnya, banyak orang yang masih salah mengartikan terkait atau tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yang mempertentangkan antara satu dan yang lain dan memilih. Ini adalah sesuatu hal yang putusan MK, putusan MA, putusan PUTN adalah wilayah yang berbeda-beda. Putusan MK itu menyangkut court of norm, jadi pengadilan tentang norma, apakah suatu norma UU bertentangan dengan UUD. Jadi putusan MK, putusan yang bersifat memberikan norma yang benar mengenai konstitusi. Jadi level putusan MK norma yang dibuat levelnya UU,” jelasnya.
Kemudian pelaksanaannya ada pada organ negara yang melaksanakan norma itu dalam hal ini KPU. KPU membuat PKPU untuk melaksanakan norma yang diputuskan oleh MK. Terhadap implementasi norma, yang dikeluarkan oleh KPU ini, ada yang gugat lagi.
“Karena boleh menurut UU kita, yaitu ada yang gugat di MA pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Nah kita sudah tahu semua, putusan MA itu jelas bahwa sepanjang tidak memberlakukan surut, maka norma yang dikeluarkan oleh KPU itu adalah benar,” tandasnya.
(khf)
sumber: fin.co.id
