Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva merasa risau dengan kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK kerap merasa hebat karena mendapat tepuk tangan dan pembelaan dari publik.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik bertema Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman yang diselenggarakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (12/2).
“Apa yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi, dalam keadilan personal, seseorang yang memiliki dignity (martabat) hilang hampir seluruhnya karena mengutamakan senang ditepuki tangan, ini yang terjadi. Karena itu KPK merasa hebat, terus dibela masyarakat walaupun salah. Pokoknya sungguh hebat,” kata Hamdan.
Dengan tepuk tangan publik, kata dia, KPK maupun penegak hukum lain merasa paling benar dan hebat. Apalagi jika mampu memberikan hukuman yang tinggi terhadap seorang terdakwa.
“Bagi saya, itu lah jiwa-jiwa yang tidak adil, jiwa yang menjual rasa keadilan,” kata Hamdan yang juga Koordinator Presidium KAHMI ini.
Hamdan lantas mencontohkan kasus yang menjerat mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman.
Dia menilai proses peradilan yang dijalankan dalam kasus Irman mencederai rasa keadilan. Vonis 4,5 tahun yang diterima Irman dalam perkara suap impor gula juga dinilai melanggar prinsip hukum.
Hamdan menambahkan ada sejumlah kejanggalan dalam proses hukum terhadap Irman, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT), pasal gratifikasi yang digunakan KPK, serta rasa keadilan dalam melihat posisi Irman yang ingin membantu masyarakat Sumatera Barat.
Menurut Hamdan majelis hakim yang memutuskan kasus Irman merasa tertekan dan harus mengikuti dakwaan dari KPK. Sebab, selama ini muncul stigma perkara korupsi yang diajukan KPK tidak pernah ada yang bisa lolos.
“Kadang kalau yang dibebaskan, kadang disoraki oleh orang dan dimusuhi. Padahal hakim ini punya independensi, punya kebebasan. Ya kalau bebas ya bebas. Tapi problem yang dihadapi adalah tidak ada satu pun perkara yang diajukan Jaksa KPK itu dibebaskan,” katanya.
Hamdan juga menyebut cara KPK yang terkesan mencari tepuk tangan publik dalam kerja pemberantasan korupsi, berbahaya bagi pemenuhan rasa keadilan.
“Nah itu tidak boleh. Penegak hukum itu harus steril. Orang memutus pengadilan itu bukan saja karena dibayar dengan uang, tapi dia merasa bangga karena dia menjatuhi hukuman dengan putusan yang tinggi. Itu juga bermasalah dalam hatinya. Itu bukan penegak keadilan, itu memuaskan hawa nafsunya,” kata dia.
“Oleh karena itu saya menawarkan solusi lain. Udah kita memberantas korupsi tidak harus dengan cara itu, memperkuat pencegahan, transparansi publik dalam mengambil keputusan. Sosialisasi secara terus menerus. Jangan orang ditunggu ditikungan, baru ditangkap,” ujarnya menambahkan. (swo/wis)
sumber: cnnindonesia.com
