Bidang Penelitian dan Kajian Bakornas LEMI PB HMI mengadakan Tadarus Ekonomi untuk yang kedua kalinya. Bidang Penelitian dan Kajian BAKORNAS LEMI PB HMI kali ini bekerjasama dengan Bidang Ekonomi Pengurus Besar SEMMI dalam Tadarus Ekonomi hari ini. Yang diadakan di aula lantai 2 Sekretariat PB HMI pada jam 16.00 Wib.
Pada kesempatan ini ketua panitia diskusi bersama LEMI PB HMI bersama PB SEMMI, mengangkat tema “Mengapa UU KPPU Harus di Revisi?”. Karena Menurut Direktur Bidang Penelitian dan Kajian saudara Batra Adiwijaya Ningrat Menerangkan bahwa tema sangat menarik di kaji dan diskusikan secara bersama guna mendapatkan gambaran detail tentang bagaimana Peran dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999.
Sehingga sebagai salah satu lembaga profesi yang fokusnya mengkaji-kaji isu-isu Ekonomi, bisa menilai apakah Undang-undang KPPU ini harus di Revisi atau tidak?
Pada acara Tadarus Ekonomi ini, bidang penelitian dan kajian Bakornas LEMI PB HMI telah mengundang Pihak KPPU RI yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Kabag Hukumnya Yaitu Bang Jim J. Suhara. Bang Jim sapaan akrab dari Kabag Hukum KPPU RI menjelaskan tentang bagaimana peran dan wewenang KPPU dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tersebut, kemudian menjelaskan apa saja yang menyebabkan kinerja KPPU tidak maksimal dalam usaha menghapus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di negara kita ini, kemudian beliau menjelaskan mengapa harus UU KPPU harus di Revisi.
Berdasarkan penjelasan dan diskusi bersama, Direktur bidang penelitian dan Kajian Bakornas LEMI PB HMI Batra Adiwijaya Ningrat menyimpulkan bahwa betapa penting dan sudah seharusnya Undang-undang KPPU Nomor 5 Tahun 1999 harus ditinjau ulang atau di revisi, karena menurut ketua pelaksana diskusi bersama tersebut menilai bahwa apa yang diamanatkan oleh UU No 5 Tahun 1999 ini belum benar-benar tercapai dikarenakan peran dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini masih kurang kuat dan masih ada celah bagi pengusaha besar yang melakukan pelanggaran dalam dunia usaha ini selamat dari hukuman atau denda atas tindakannya tersebut.
Sementara itu, salah seorang pemateri Jim J Suhara yang mewakili KPPU mengungkapkan bahawa meskipun KPPU menemukan seorang pengusaha yang telah melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat secara langsung bisa dibawa ke meja hijau, namun ketika di bawa ke meja hijau atau pengadilan semuanya mandek. “Itu dikarenakan logika hukum dalam dunia usaha ini disamakan dengan logika hukum-hukum kejahatan lainnya seperti korupsi dan pembunuhan, karena harus membawa bukti yang riil misalnya seperti bukti komunikasi melalui chat dan bukti fisik lainnya walaupun KPPU mendapatkan langsung mereka berbicara dan melakukan tindakan yang melanggar etika dalam dunia usaha. Namun ketika tidak ada bukti berupa fisik maka laporan yang diajukan tersebut akan sia-sia,” tambahnya.
Jim mengutarakan waktu yang diberikan oleh pengadilan pun relatif singkat hanya 30 hari. Jadi, ketika dalam waktu 30 hari KPPU tidak dapat menyertai bukti fisik yang kuat maka kasus tersebut akan ditutup dan dianggap selesai.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sudah seharusnya KPPU ini diberikan wewenang yang kuat sehingga KPPU mampu menindak tegas para pengusaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang tindakannya sanagt merugikan rakyat dan negara.
“Karena negara-negara lain sudah memberikan KPPU nya wewenang yang sangat kuat apabila perusahaan atau pengusaha luar tertangkap melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, maka KPPU mereka akan memberikan hukuman yang sangat kuat, yaitu berupa pinalti dan pelarangan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang ditetapkan,” tegas Jim.
Dari permasalahan diatas, maka dari itu PB HMI dan PB SEMMI mendesak pemerintah dan para DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KPPU dan memberikan wewenangan yang kuat kepada KPPU sehingga KPPU bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh. KPPU punya kekuatan penuh dalam menentukan apakah perusahaan atau pengusahaan telah melakukan praktek monopoli dan praktek persaingan tidak sehat atau tidak, ketika terbukti dan ketangkap melakukan maka KPPU bisa memberikan sanksi yang tegas .
Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PB HMI dan PB SEMMI mendorong KKPU menjadi lembaga negara yang independen supaya dia bisa menjalankan tugas dan fungsi benar-benar tanpa tendensi dari pihak manapun.
sumber: suarasi.com
