JAKARTA (!) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak mempunyai dasar hukum membatalkan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp dan Papper (RAPP) yang masa berlakunya belum berakhir.
Kuasa Hukum RAPP Hamdan Zoelva mengatakan, pembatalan RKU Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) RAPP oleh KLHK tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Menurut dia, RKU 2010-2019 yang dibatalkan KLHK itu melanggar aturan hukum dan menimbulkan persoalan dan kerugian sangat besar, bagi RAPP, masyarakat, maupun perekonomian lokal dan nasional.
“Benar kami sedang melawan, tetapi melawan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang, bukan melawan pemerintah,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (8/12).
KLHK membatalkan RKU perusahaan pada 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Proses berlanjut hingga RAPP mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut.
Hamdan Zoelva mengungkapkan, salah satu peraturan perundangan yang dilanggar KLHK yakni Ketentuan Peralihan dalam Pasal 45 huruf a PP No. 71/2014. Dalam pasal itu disebutkan, izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan ekosistem gambut yang terbit sebelum PP itu berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berlaku.
Pembatalan RKU, lanjut Hamdan, juga melanggar Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.
Dia menegaskan, pembatalan izin dengan alasan terjadi kebakaran hutan sebagaimana dituduhkan KLHK kepada RAPP tidak benar. “Apakah dengan dicabutnya izin, kebakaran hutan akan berhenti?,” ujarnya.
Berikut ini alasan RAPP memohon pencabutan pembatalan RKU:
- Pemohon (RAPP) merupakan perseroan usaha HTI yang melaksanakan kegiatan usahanya sejak 1993 dan mengelola HTI seluas 338.536 hektare di Kabupaten Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Senggigi, Riau, dengan melibatkan lebih kurang 35.000 tenaga kerja, dan investasi lebih dari Rp100 triliun.
- Pemohon telah memperoleh hak untuk melakukan usaha HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.130/Kpts-II/1993 tertanggal 27 Februari 1993 sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No SK.180/Menhut-II/2013 tertanggal 21 Maret 2013 untuk jangka waktu 35 tahun ditambah daur tanaman pokok 8 tahun, serta telah mendapatkan persetujuan RKU Pemanfaatan Hasil Hutan kayu HTI (RKUPHHK-HTI) dari Termohon (KLHK) sejak 1993.
- Pada periode saat ini, kegiatan usaha HTI RAPP berdasarkan Surat Keputusan KLHK tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 berdasarkan Keputusan No SK 173/VI-BPHT/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan No. SK.93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013 (RKUPHHK-HTI)
- RKUPHHK-HTI tersebut dibatalkan KLHK dengan Keputusan No SK.SK.5322/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK.173/VI-BPHT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI-BUHT/2013 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Atas Nama PT RAPP di Provinsi Riau tertanggal 16 Oktober 2017, atas dasar alasan RKUPHHK-HTI RAPP tidak sesuai lagi dengan ketentuan PP No 71/2014 jo. PP No 57/2016.
- Akibat SK Pembatalan RKUPHHK-HTI tersebut, RAPP menderita kerugian yang sangat besar, yaitu berhentinya seluruh operasi dan kegiatan perusahaan dan hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan bagi lebih dari 35.000 pekerja yang bekerja pada usaha tersebut serta mempengaruhi 50% pendapatan asli daerah di lima kabupaten dan 9% PAD provinsi.Pemohon sejak 1993 telah berinvestasi sekitar Rp85 triliun rupiah dan sedang membangun hilirisasi industripulp (downstream) yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil dengan nilai investasi Rp15 triliun sehingga total investasi mencapai Rp100 triliun.Kegiatan terhenti akibat diterbitkannya SK Pembatalan RKUPHHK-HTI dan berdampak sangat besar terhadap tidak hanya kepada karyawan, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).
- Pemohon adalah salah satu perusahaan ekspor yang telah menyumbangkan devisa kepada negara senilai US$1,5 miliar atauRp20 triliun per tahun. Selain itu, berdasarkan SK Menteri Perindustrian No 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri, RAPP termasuk salah satu obyek vital nasional karena memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.Oleh karena itu, RAPP selaku Pemohon sangat dirugikan dengan dikeluarkannya SK Pembatalan RKUPHHK-HTI karena keberlangsungan operasi sangat membutuhkan pemasukan bahan baku yang cukup dan berkesinambungan, serta membutuhkan kepastian hukum berinvestasi dalam menjalankan kegiatan usaha.
- Penerbitan SK Pembatalan oleh KLHK bertentangan dengan per-UU-an sebagai berikut:
- Berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 45 huruf a PP No. 71/2014, dinyatakan: “Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berlaku.”
- Dalam mengeluarkan SK Pembatalan tersebut, Termohon merujuk kepada dua peraturan, yakni Peraturan Menteri LKH No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan No. P.17//MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2017 sebagai dasar pencabutan izin Pemohon, yang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 49P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
- Terbitnya SK Pembatalan RKUPHHK-HTI tidak sesuai dengan ketentuan Pembatalan sebuah Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).
- Bahwa SK Pembatalan RKUPHHK-HTI tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014 yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.
- Upaya Pemohon pasca terbitnya SK Pembatalan RKUPHHK-HTI : telah mengajukan Permohonan Keberatan kepada Termohon agar mencabut SK tersebut melalui Surat No. 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah diterima Termohon pada tanggal 18 Oktober 2017.Namun, hingga 2 November 2017, yaitu lebih dari 10 hari setelah pengajuan surat keberatan diterima Termohon, Termohon tidak menyelesaikan keberatan tersebut. Maka, berdasarkan Pasal 53 ayat (3) jo. Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014, Permohonan Keberatan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan
- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (7) UU 30/2014, dalam waktu 5 hari setelah melewati jangka waktu 10 hari, maka seharusnya Termohon menerbitkan keputusan yang menerima/mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut, namun SK tersebut tidak juga dikeluarkan.Karena Termohon tidak mengeluarkan keputusan penerimaan keberatan dari Pemohon sebagaimana diwajibkan UU menurut Pasal 77 ayat (5) dan (7) jo Pasal 53 ayat (1) dan (2) tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) UUAP, Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada PTUN Jakarta untuk memutuskan penerimaan permohonan pencabutan surat keputusan dan keberatan yang diajukan Pemohon No. 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober 2017.
sumber: tandaseru.id
