KBRN, Jakarta : Indonesia bisa jadi saat ini darurat implementasi dan konsitensi perundang undangan. Banyak instansi gagal berkoordinasi dengan baik dalam menyusun perundang undangan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Ketua Dewan Pakar PERADI Hamdan Zoelva agak miris melihat kondisi ini.
Kegalauan Hamdan Zoelva terungkap dalam seminar reformasi hukum yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara (Seskab) di Jakarta hari ini, Rabu (28/11/2018).
Hamdan Zoelva mengatakan, ada tiga masalah pokok kondisi tersebut.
“Pertama inkonsistensi vertikal, yakni ketidak konsistenan antara undang undang dan falsafah negara. Di sini juga inkonsistensi antara Peraturan Pemerinta dan Undang Undang. Kemudian PP dan Permen dan seterusnya. Problem kedua adalah
Disharmoni,” jelas Hamdan Zoelva.
Menurut Hamdan, saat ini sering tabrakan antara peraturan antar lembaga. Problemnya adalah tidak mudah menyatukan berbagai kepentingan instansi. Sering terjadi adalah kompromi. Perancang undang undang, juga problem. Ketiga adalah ego sektoral.
“Dulu palang pintu ada di mensesneg,” kata Hamdan Zoelva.
Karena itu kata Hamdan solusinya adalah, perlu ada pusat legislasi pemerintahan. Organ di bawah presiden langsung, dan tidak ada peraturan perundang undangan yang lolos dari pusat ini.
sumber: rri.co.id
