by

PB SEMMI Mendesak Hanif Dhakiri Mundur Dari Jabatannya

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

RadarKotaNews – Sejumlah massa mengatasnamakan diri Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenakertrans RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta selatan, Rabu (14/11/18), mereka mendesak Menteri Hanif Diberikan Saksi atau dicopot dari jabatan menteri karena telah mencabut Moratorium pengiriman TKI secara sembunyi sembunyi.

“Kami datang ke Kemenakertrans untuk menyuarakan suara kami sebagai rakyat indonesia, terutama suara rakyat Indonesia yang ada di luar negeri khususnya di Arab saudi,”kata kordinator aksi M. Saputra Adhi Lesmana

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bapak Hanif Dhakiri yang menjabat sebagai Menakertrans RI sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat.

BACA JUGA:   PB SEMMI mengucapkan Selamat Milad Syarikat Islam ke-115 Tahun

Sebab kata dia, Hanif Dhakiri sudah mengkhianati rakyat Indonesia.

Menurut Saputra yang biasa di sapa Putra ini menduga bahwa rupiah yang mengalir kedalam Kemenakertrans terutama ke menterinya, karena menterinya membutuhkan uang untuk menjadi caleg.

Karana itu, Ketua Bidang Hukum & HAM PB SEMMI, berharap agar uang rakyat tidak di gunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kami sebagai organisasi Islam tertua kedua setelah serikat islam, untuk itu sudah sepatutnya kami menuntut agar Hanif Dhakiri harus dihakimi oleh rakyat.”katanya.

Pasalnya, kita semua tahu bahwa pemerintahan Jokowi yang telah berjalan selama empat tahun ini telah bagus namun telah digerogoti dari dalam oleh Hanif Dhakiri yang mempergunakan kekayaan negara untuk kepentingannya mendaftar caleg, maka dari itu sudah sepatutnya Hanif Dhakiri mundur dari jabatannya.

BACA JUGA:   SEMMI Tangsel Gelar Sekolah Ekonomi Kerakyatan

Putra menyebut, mungkin Hanif dhakiri telah tidak punya rasa kemanusiaan, sehingga kita akan melakukan aksi kemanusiaan di daerah dapil dari Hanif Dhakiri.

Maka dari itu kami menolak penandatanganan kesepakatan Kemenaker dengan pembangunan Sosial Saudi Arabia pada tgl 16 Oktober karena dinilai telah melanggar Permen No. 260/2015.

Putra menilai, kebijakan Hanif telah merusak nama baik presiden republik Indonesia. Hal ini terjadi karena bapak lebih fokus kepada pencalonan diri bapak di dapil bekasi.

“Bapak telah mencederai kehormatan bangsa Indonesia.”tukasnya.(adrian)

sumber: radarkotanews.com

News Feed