by

MA Akui Telah Kabulkan Gugatan OSO Tetap Caleg DPD RI

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Jakarta,Realitarakyat.com. – Juru bicara MA Suhadi membenarkan jika Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan uji materi Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO). Uji materi itu terkait larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD RI yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018.

“Iya benar MA telah mengabulkan gugatan Pak OSO. Tapi, belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut. Apakah  gugatan OSO itu serta merta meloloskan OSO menjadi caleg DPD RI?” kata Suhadi, Selasa (0/10/2018) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut, seharusnya Oso tidak dicoret KPU dari Daftar Caleg Tetap ( DCT) Pemilu 2019. Sebab, putusan MK yang digunakan oleh KPU untuk mencoret Oso dari DCT, itu, tidak bisa diberlakukan terhadap Oso.

BACA JUGA:   Perlunya Kesadaran Masyarakat untuk Menggunakan Bank Syariah dalam Moderasi Beragama di Indonesia

“Seharusnya lolos, tidak boleh dicoret,” kata Hamdan usai menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa Oso di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (26/9/2018) lalu.

Putusan tersebut tak bisa diberlakukan pada Oso, lantaran sejak 19 Juli 2018 Oso telah tercatat sebagai caleg DPD dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Sementara putusan MK baru muncul pada 23 Juli 2018. Hamdan menyebut, putusan MK tidak berlaku surut, melainkan berlaku ke depan.

Langkah KPU mencoret Oso dari DCT, menurut Hamdan, justru merupakan sebuah pelanggaran. “Itu pelanggaran terhadap prinsip non rektoroaktif, putusan MK itu berlaku sejak putusan itu dan ke depan. Begitu juga Peraturan KPU itu berlaku sejak dikeluarkan ke depan,” kata Hamdan.

BACA JUGA:   Pembentukan parpol lokal di Papua tanggung jawab Presiden

“Jadi peraturan KPU yang mengeluarkan syarat syarat calon anggota baru tidak boleh merangkap pengurus partai, berlaku sejak dikeluarkan putusan itu. Tidak boleh berlaku surut,” ungkapnya

Sebelumnya, KPU tidak menetapkan Oso sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Oleh karenanya, Oso dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Seperti diketahui, aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018). Atas putusan KPU yang mencoret dirinya, Oso mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.

sumber: realitarakyat.com

News Feed