by

Analisis Pengamat Soal GNPF dan FPI Tak Diundang Jusuf Kalla

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

tirto.id – Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tak diundang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan wakil Ormas Islam pada Jumat (26/10) kemarin. Menurut pengamat politik Ubedilah Badrun, setidaknya ada dua kemungkinan penyebab Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengundang kedua organisasi tersebut. “Pertama, JK sengaja untuk menunjukkan kepada publik bahwa FPI dan GNPF Ulama tidak memiliki legitimasi di hadapan negara. [Organisasi] yang memiliki legitimasi di hadapan negara adalah ormas NU dan Muhammadiyah,” kata dia ketika dihubungi Tirto, Minggu (28/10/2018). Kedua, lanjut Ubedilah, JK kurang update dalam memetakan perkembangan terakhir kekuatan sosial keagamaan di Indonesia. Selain itu, ada efek dari ketidakhadiran dua ormas tersebut. “FPI dan GNPF Ulama sejak tiga tahun terakhir tidak hanya semakin memiliki jaringan yang luas tetapi juga dukungan yang luas dari masyarakat. Artinya mengabaikan mereka sama saja mengabaikan sebagian umat Islam di Indonesia,” ucap Ubedilah. Dia juga berpendapat pemerintah nampaknya miskin ide untuk membuka dialog dengan FPI dan GNPF Ulama, ada semacam kesulitan memposisikan diri sebagai penjaga persatuan atas keragaman organisasi sosial keagamaan saat ini. “Selain itu ada semacam arogansi subyektif kekuasaan seolah penguasa yang merasa paling benar, sementara FPI dan GNPF Ulama itu salah. Seharusnya pemerintah yang berkuasa melindungi semua organisasi keagamaan yang ada di Indonesia,” terang Ubedilah. Cara melindungi dan merawatnya, lanjut dia, adalah dengan membuka dialog seluas-luasnya dengan mereka. “Jika cara dialog pemerintah tidak mau juga melakukannya, maka patut diduga memang pemerintah memiliki banyak kekeliruan dalam memahami keragaman organisasi sosial keagamaan,” jelas dia. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, dan Ketum Persis Maman Abdurrahman. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketum MUI KH Ma’ruf Amin, Sekjen MUI, dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga tampak hadir dalam pertemuan itu. Selain itu, hadir pula Helmi Faisal yang merupakan Sekjen PBNU, Azzumardi Azra selaku cendekiawan dan Imam Addaruqutni.

BACA JUGA:   Masker Dan Paket Data Untuk Siswa Madrasah

Adi Briantika (tirto.id – Politik)

Reporter: Adi Briantika

Penulis: Adi Briantika

Editor: Agung DH

sumber:

News Feed