Kesepakatan Wapres dan Pimpinan Ormas Islam Terkait Pembakaran Bendera Tauhid

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, menyikapi kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan anggora Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut. Pertemuan itu menghasilkan lima poin keputusan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Taman Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Jumat malam (26/10/2018). Tokoh ormas Islam yang hadir di antaranya Ketua Majelis Ulama (MUI) KH Ma’ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ketua Majelis Penasihat Persis Maman Abdurrahman, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Mohammad Sidik. Hadir pula Ketu Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Imam Besar Istiqlal Nasarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Seusai menggelar pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan yang berisi lima poin. “Mengamati secara seksama peristiwa pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat. Bersama ini kami para pemimpin Ormas Islam menyampaikan pernyataan,” kata JK bersama sejumlah tokoh agama, Jumat malam (26/10/2018), seperti dikutip Okezone.

Lima poin pernyataan sikap yang disepakati Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pimpinan Ormas Islam adalah, Pertama, para pimpinan Ormas Islam mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian serta tetap menjaga persatan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.

Kedua, para Pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Ketiga, dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut dan telah menberikan sanksi atas perbuatan yang telah melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali.

Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan untuk menolak segala bentuk upaya adu domba dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama- sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah. Kelima, apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sumber: Okezone
Redaktur: Imam S.

sumber: kiblat.net