RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman akan menghadirkan sejumlah ahli hukum ke dalam sidang lanjutan permohonan peninjauan kembali (PK). Adapun salah satu yang akan dihadirkan Irman ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.
“Ada bebrapa ahli yang kami akan hadirkan, ada Pak Hamdan Zoelva,” ujar pengacara Irman, SF Marbun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Marbun menyampaikan, para ahli hukum tersebut, termasuk Hamdan Zoelva, akan memberi keterangan yang menguatkan novum atau bukti baru yang diajukan Irman.Sebelumnya, Irman Gusman mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis empat tahun penjara yang diterimanya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat dalam kasus suap pengaturan kuota impor gula. Bersama kuasa hukumnya, Irman pun menghadiri sidang perdana PK tersebut di pengadilan negeri Jakarta Pusat.Menurut kuasa hukumnya, Lilik Darwati Setyadjid, setidaknya ada tiga alasan mengapa akhirnya Irman memutuskan untuk mengajukan PK. Pertama, mereka mengaku telah menemukan tiga bukti baru atau novum. Tiga bukti baru tersebut meliputi adanya surat pernyataan dari Memi dimana Irman sebenarnya tidak tahu akan diberikan uang Rp100 juta sehingga menurutnya, Irman tidak sama sekali merencanakan dalam penerimaan suap.”Berdasarkan novum tersebut dapat disimpulkan pemohon PK tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberi tahu oleh Memi kedatangan ke Jakarta. Selain itu tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa pemohon PK akan memberi uang hadiah Rp100 juta demikian pula tidak pernah ada pemberitahuan dari Memi kepada pemohon pk bahwa uang itu ada dengan hubungan 1.000 ton gula untuk operasi pasar dilakukan di Sumut,” katanya di dalam sidang, Jakarta, Rabu (10/10/2018).Selain itu, novum kedua yakni karena adanya fakta dimana Memi datang ke Jakarta bukan berniat untuk menemui Irman melainkan untuk menghadiri sebuah undangan pernikahan. Kehadiran Memi dan Xavendiady Sutanto untuk memberikan oleh-oleh kepada Irman karena mereka berpedoman budaya minang bahwa ‘kalau datang tampak muka, pulang tampak punggung’. Karena itu kuasa hukum menilai ini bukan termasuk gratifikasi melainkan menghargai budaya minang.”Tujuan kedatangan Memi bukan memberikan Rp100 juta kepada pemphon PK tapi menghadiri pernikahan tersebut. Oleh karena itu pemohon PK tidak bisa dikatakan menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajibannya,” tuturnya.Novum ketiga yakni adanya surat perintah sektor (SPS) tanggal 28 Juli 2016 dimana dapat disimpulkan perum bulog hanya menyetujui penjualan gula dalam operasi pasar yang dilakukan CV alam semesta berjaya, perusahaan milik Memi dan Xaveriandy sebanyak 1.000 ton bukan 3.000 ton.Lebih jauh, alasan Irman mengajukan PK juga karena adanya kontradiksi atau pertentangan dalam putusan majelis hakim dan adanya kekeliruan yang nyata dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya tentang perdagangan pengaruh yang sampai saat ini belum ada aturan sanksi pidananya tetapi sudah dijatuhkan ke vonis Irman.”Analisa yuridis sesuai alasan PK dimaksud demikian PK harus diterima pengadilan tipikor dari PN Jakarta Pusat. Pemohon PK harus dibebaskan karena dakwaan tidak sesuai,” tegas Liliek.Sementara itu ditemui usai sidang, Irman meyakini bahwa adanya fakta baru ini akan mengurangi masa hukumannya. Termasuk soal novum perdagangan pengaruh yang diputus oleh hakim.”Dijelaskan tadi tuduhan saya itun influence memperdagangkan pengaruh tidak diatur dalam KUHAP kita. Ada bukti lain bagian dari PK menurut saya kekeliruan ini bisa diperbaiki sehingga saya tidak menjalan sisa hukuman,” ujarnya.Diketahui sebelumnya, Irman divonis pidana penjara empat tahun dan enam bulan ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan pada Februari 2017 oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokoknya. Majelis hakim tindak pidana korupsi menyatakan Irman bersalah karena menggunakan pengaruhnya untuk mengatur pemberian kuota impor gula dari Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Irman dinilai terbukti menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi. Adapun uang itu adalah imbalan untuk Irman karena mengupayakan perusahaan itu mendapatkan 1.000 ton jatah gula impor dari Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat dengan menelepon Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.Hukuman vonis empat tahun Irman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Jaksa menuntut Irman dihukum tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider lima bulan.
Editor: Elvi R
sumber: rilis.id
