Home Ketua Umum SI Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Sebut KPU Terlalu Genit Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Sebut KPU Terlalu Genit Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

by admin

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dinilai terlalu genit terkait pelarangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, yang seperti itu terhadap KPU dalam menyikapi Peraturan KPU (PKPU) soal pelarangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Hamdan Zoelva mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik yang berjudul ‘Pertentangan Sikap Bawaslu dan KPU Pasca Putusan Bawaslu yang Meloloskan Eks Napi Korupsi Menjadi Caleg’ di Hotel Grand Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber, Pakar Hukum Chairul Huda, Pengamat Politik Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik. Acara dihadiri ratusan aktivis dan praktisi hukum.

“Putusan Bawaslu yang membolehkan mantan koruptor menjadi caleg berdasarkan hukum dan wajib dilaksanakan KPU. Tapi selama ini sikap KPU terlalu genit dan tidak mengindahkan amanat tersebut, sehingga menghalangi hak orang untuk nyaleg,” kata Hamdan Zoelva.

Pakar Hukim Chairul Huda juga melontarkan hal sama.

Dia mengecam tindakan KPU yang seolah-olah mencabut hak politik seseorang.

“Padahal putusan pengadilan korupsi tidak selalu disertai mencabut hak politik terpidana. Kalau hal ini berlaku demikian, berarti sama saja antara terpidana korupsi yang dicabut atau tidak hak politiknya, sama-sama tak bisa nyaleg,” kata Chairul sambil menambahkan KPU bisa dijerat tindak pidana pemilu.

BACA JUGA:   Haris Pertama Dilantik Jadi Pengurus KAHMI, Diharapkan Bisa Berkontribusi bagi Bangsa

Sikap KPU yang ngotot tidak melaksanakan perintah Bawaslu merugikan Mohamad Taufik yang pernah menjadi napi korupsi saat menjabat sebagai ketua KPU DKI Jakarta.

KPU Terjang UU

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik mengungkapkan, aturan KPU melarang eks koruptor nyaleg melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia menjelaskan, Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan napi kasus berat, termasuk korupsi, dilarang mencalonkan diri kembali.

“Ini jelas bertentanga dengan UU. Ingat KPU DKI penyelenggara pemilu dan hanya menjalankan UU,” kata Taufik saat diskusi pertentangan sikap KPU dan Bawaslu pasca putusan bawaslu meloloskan eks napi korupsi menjadi caleg pada Pileg 2019 di Hotel Grand Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Setelah diskusi dengan pakar hukum, dia mengaku, melakukan Judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) dan sengketakan PKPU No 20 Tagun 2018 ke Badan pengawasa pemilu (Bawaslu) DKI.

“Saya sudah menjalani hukuman dan mestinya punya hak sama dengan orang merdeka lainnya. Tapi KPU ini kayaknya ribet banget. Mestinya patuhi saja perintah Bawaslu dan serahkan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang seperti apa,” ujar Taufik.

BACA JUGA:   BABAK Baru Polemik Partai Demokrat AHY-Moeldoko, Mantan Ketua Hakim MK Beberkan Tiga Hal

Mantan Ketua KPU DKI itu mengaku, sudah mengajukan gugatan ke MA dan sengketa ke Bawaslu DKI, setelah namamya dicoret menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg DPRD DKI. “Bawaslu menangkan saya. Tetapi. KPU tidak mau melaksanakan keputusan Bawaslu DKI. Inikan melawan aturan. Masalah ini, saya akan bawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu mengancam, mengancam akan membawa KPU ke jalur pidana jika tak memasukkan namanya ke Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pileg 2019.

Bahkan, jika tidak dimasukan hingga penetapan DCT nanti, dia menegaskan, akan menggugat ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini arogan KPU. Saya berharap, MA keluarkan putusan sebelum 20 September,” ucap dia.

Menurut Taufik, KPU sudah dua kali melanggar UU.

Pertama, saat tidak mencantumkan namanya ke dalam DCS dengan landasan hukum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Kedua, saat tidak menggubris perintah Bawaslu yang sudah melakukan mediasi dan kajian terkait sengketa Pemilu.

“Makanya. Saya bilang arogan. KPU kan bekerja tidak berdasar aturan. Kalau, berdasar aturan laksanakan keputusan Bawaslu,” jelasnya. “KPU harus dapat pencerahan hukum,” tambah dia.

sumber: wartakota.tribunnews.com

You may also like

Open chat
Punya Berita Seputar Syarikat Islam? Kirim melalui link ini