JAKARTA, SENAYANPOST.com – KPU telah mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Namun, demikian aturan itu ada kemungkinan bisa dibatalkan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, upaya membatalkan aturan itu dengan cara mengajukan gugatan atau uji materi terhadap PKPU tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Namun langkah itu bisa dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM menandatangani PKPU tersebut.
“Peraturan KPU bukan sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan. Diubah, diperbaiki, tentu bisa. Tapi cara mengubah, memperbaiki itu sudah diatur juga dalam peraturan perundangan. Siapapun boleh, kalau kamu mau calon dan tidak setuju dengan peraturan itu, silahkan mengajukan judical review di Mahkamah Agung,” kata Arief di Jakarta, Minggu (1/7).
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa upaya hukum mengajukan uji materi ke MA bisa dilakukan demi membatalkan aturan tersebut.
Bahkan, besar kemungkinan aturan itu akan dibatalkan karena bertentangan dengan aturan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“PKPU yang melarang mantan terpidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019, ini bertentangan dengan Undang-Undang. PKPU tersebut sangat potensial untuk dibatalkan oleh pengadilan (Mahkamah Agung),” jelasnya.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu yang tidak berwenang mengatur sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang,” kata Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Minggu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyoroti soal sikap Kemenkumham. Menurut dia, Menkumham tidak bisa menolak menandatangani draf PKPU yang sudah dibuat KPU.
“Karena, Kemenkum HAM hanya memiliki kewenangan administrative untuk mengundangkan, tidak berwenang menilai materinya,” katanya.
Aturan larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri jadi anggota legislatif mempunyai latar belakang polemik yang cukup panjang. Sebelumnya, draf PKPU sudah dikirimkan ke Kemenkumham tapi justru dikembalikan karena aturan tersebut untuk dikaji kembali.
Kini KPU merasa cukup dengan berbagai pertimbangannya dan memilih tetap memasukan aturan tersebut. Aturan itu ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, Minggu (1/7).
sumber: senayanpost.com
