TILIK.ID, Jakarta–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, pengumuman hasil kemenangan Pilkada berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tidak masalah, asalkan diumumkan setelah pencoblosan selesai.
“Soal hasil quick count dulu memang pernah di ajukan ke MK, karena dulu tidak boleh diumumkan oleh lembaga survei. Sementara sekarang diperbolehkan, karena masayarakat membutuhkan informasi,” kata Hamdan di Kantor KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).
Menurutnya, quick count adalah salah satu metode ilmiah, namun yang perlu di ingat, kata Hamdan hasil tersebut bukan data yang valid. “Artinya itu bukan yang resmi hanya metode ilmiah saja dan itu bisa benar bisa salah,” kata Hamdan.
Selain itu, Hamdan mengatakan, terkait survai sebenarnya juga tidak masalah, asalkan survai tersebut benar-benar independen, namun yang menjadi masalah itu kalau survei pesanan.
“Banyak lembaga survei yang mengakui independen, tapi di balik itu malah jadi tim sukses itu yang bermasalah, sehingga banyak hasil survai yang janggal,” kata Hamdan.
“Coba lihat beberapa waktu yang lalu, tidak pernah ada yang memprediksi misalnya PAN itu sampai 7 persen , tidak penuh ada yang memprediksi PKS 1,7 persen, dan tidak pernah ada lembaga survai manapun yang memprediksi PPP sampai 6 persen. Dan hasil pemilu berbeda jauh sekali dengan bumi dan langit,” sambungnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono meminta penyelengara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaporkan sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count pada Pilkada 2018 ini.
Pasalnya Arief menilai ada keanehan dalam quick count atau penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum (Rindu). Lembaga survai yang maksud Gerinda agar KPU melaporkan ke polisi diantaranya, Charta Politika,Indikator, Indobarometer, LSI. (Fiz)
sumber: tilik.id
