Oleh Bintang Wahyu Saputra
Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)
Setelah sempat menghebohkan publik dengan ditetapkan nya imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) atas kasus chat pribadi berkonten pornografi sejak tahun 2017, akhirnya pada Sabtu, 16 Juni 2018 kemarin pihak kepolisian resmi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas status tersangka HRS. Dengan demikian, maka resmi sudah HRS tidak lagi menyandang status tersangka dalam kasus chat konten pornografi yang melibatkannya dengan Virza Husein.
Dikeluarkannya SP3 untuk HRS memang mengundang pro dan kontra. Tapi pihak kepolisian melalui Wakapolri, Komisaris Jenderal Syafrudin dalam keterangan pers mengatakan alasan dikeluarkan SP3 disebabkan belum ditemukannya orang pertama yang mengunggah video chat pribadi antara HRS dengan Virza Husein. Alhasil, SP3 merupakan sebuah keharusan yg memang tepat dikeluarkan oleh mabes Polri.
Pasca dikeluarkannya SP3 memang terdengar ada unsur politik didalamnya. Bagi mereka yang mengikuti kasus ini sejak awal, memang unsur politik sangat kental mengiringi kasus ini. Termasuk saat penetapan HRS sebagai tersangka.
Betapa tidak, kasus yang sempat menjadi viral merupakan rentetan dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat muslim yang sering kita sebut aksi 212. Rentetan itu pun berlanjut dengan ditetapkannya beberapa pentolan aksi 212 menjadi tersangka dalam beberapa kasus hukum, termasuk didalamnya adalah HRS.
Saat itu, konstelasi politik nasional memang sempat goyah. Ada suara sumbang yang mengatakan jika pemerintah tidak pro umat muslim hingga sampai kepada isu kriminalisasi ulama menjadi hangat dan dapat dijadikan ajang untuk menjatuhkan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Teriakan-teriakan bahwa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak pro umat muslim pun sempat santer kita dengar.
Namun, dengan dikeluarkannya SP3 kepada HRS menjadi bukti bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak pernah terlibat dalam kasus hukum. Kalau memang Pemerintah tidak pro umat muslim atau mendukung adanya gerakan kriminalisasi ulama, menurut saya Pemerintah pasti bisa untuk mengintervensi kepolisian agar menuntaskan kasus HRS ini sampai ke persidangan atau setidaknya meminta kepolisian untuk tidak mengeluarkan SP3. Namun, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memperlihatkan ke publik bahwasanya ia sebagai Pimpinan Negara tidak mengintervensi penegakan hukum. Sekaligus hal ini dapat membuktikan ke publik jika Jokowi-Jusuf Kalla tidak memakai unsur agama dalam kepentingan politik untuk menyongsong pemilihan presiden tahun 2019.
Sebagai Pimpinan Negara, Jokowi – Jusuf Kalla telah berada di posisi yang tepat. Ia harus bersikap netral dan independen. Menurut saya, pada pilpres tahun 2019, Partai Politik harus menghilangkan sentimen-sentimen keagamaan atau bahasa sederhananya jangan sampai politik agama begitu kentara pada pilpres 2019 mendatang.
Semoga saja dengan dikeluarkannya SP3 kepada HRS membuat masyarakat kembali hidup rukun dan dapat mendinginkan suasana yang sempat panas dalam beberapa waktu belakangan. Masyarakat harus mengendorkan urat agar tidak tegang dalam menghadapi suhu perpolitikan yang akan semakin panas menjelang pilpres 2019.
Berikutnya adalah tugas HRS dan alim ulama untuk berperan dalam mendinginkan suasana di masyarakat. Setelah itu baru tugas pemerintah untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan tetap memperlihatkan kenegarawan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan tugas untuk organisasi kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah berada di garis terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara, tidak ikut-ikutan mengompori masyarakat agar terpecah belah serta selalu berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjaga persatuan Bangsa.
Terakhir, saya ingin menyampaikan selamat kepada Habib Rizieq Sihab, Selamat datang kembali ke Indonesia. Kami semua umat muslim merindukan mu Habib.
Tulisan ini saya buat bukan sebagai dukungan saya kepada Pemerintahan Jokowi-JK selaku Pimpinan Negara, Melainkan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap persatuan bangsa dan negara serta untuk mendinginkan suasana politik Indonesia yang sudah terlalu jauh dan kentara kental nuansa politik Agama menuju pilpres 2019.
Segenap Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, Minal Aidin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir Batin
