Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina yang membelit Edward Sky Soeryadjaya.
Tigor di Jakarta, Selasa (5/6), mensinyalir demikian karena menurutnya direktur Ortus Holding Ltd tersebut harusnya dibebaskan karena putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan status tersangka dan sprindik yang bersangkutan tidak sah.
Proses hukum terhadap Edward Soeryadjaya terus bergulir meskipun sudah ada putusan praperadilan. Bahkan yang bersangkutan masih mendekam di sel rumah tahanan (rutan) dan kasusnya bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
“Yang dilakukan penegak hukum terhadap Edward adalah pelanggaran. Dan pelanggaran ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap warga negara, terlebih ada pelanggaran hak azasi manusia, ada hak warga negara yang juga ikut dilanggar,” kata Tigor.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mempertanyakan perkara yang membelit Edward yang kini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, karena sprindik dan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.
“Ini aneh. Ada apa? Komisi III DPR harus mempertanyakan persoalan ini. Harus dicari tahu kenapa sidang tetap digelar ketika sudah digugurkan praperadilan?” ujarnya.
Sedangkan kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Bambang Hartono, mengatakan, penegak hukum harus melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana perundang-udangan yang berlaku. Namun jaksa penuntut umum justru mengkoreksi putusan praperadilan kasus Edward dan berkeras tak mau menjalankannya.
Bambang mengaku tengah mempertimbangkan untuk melaporkan aparat penegak hukum yang mengabaikan putusan praperadilan tersebut ke Kepolisian berdasarkan Pasal 421 terkait penyalahgunaan kekuasaan. “Itu masukan dari ahli hukum Hamdan Zoelva,” ujar Bambang.
Editor: Iwan Sutiawan
