Mantan Ketua MK Akui Pasal Masa Jabatan Presiden-Wapres Multitafsir

AKURAT.CO, Pasal terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 diakui memang multitafsir.

Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menanggapi uji materi Pasal 7 Amandemen UUD 1945 ke MK.

“Bahwa Presiden atau Wakil Presiden memegang jabatan maksimum 2x masa jabatan yang memang belum jelas adalah 2x masa jabatan itu 2x berturut-turut. Jadi ada 2 penafsiran, ada yang menafsirkan bahwa berturut-turut atau tidak berturut-turut seperti yang dianut dalam UU Pemilihan Presiden,” ungkapnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Baca Juga:
Kubu Prabowo Harus Bisa Buktikan Ma’ruf Amin Telah Melanggar Aturan Pemilu
Kuasa Hukum KPU: Pada Prinsipnya KPU Menolak Gugatan Revisi BPN
Gugatan PHPU Capres Prabowo-Sandi Bisa Saja Berbalik
Hamdan yang juga menjadi tim perumus Amandemen UUD 1945 mengatakan, pada saat amandemen pasal tersebut, tim perumus memang tidak memberikan penafsiran atau batasan yang jelas dan tegas mengenai masa jabatan tersebut.

“Memang dari sisi original inten, pada saat perubahan UUD itu dilakukan, para perumus UUD itu hanya berpikir bahwa larangan untuk lebih dua kali masa jabatan itu tidak sama sekali didiskusikan, apakah berturut-turut atau tidak, tetapi mengambil pengalaman dari Presiden Soeharto itu harus distop hanya 2 priode,” ujarnya.

Namun kendati saat ini menimbulkan pro kontra, Hamdan pun lebih memilih menyerahkan sepenuhnya kepada MK, karena saat ini sudah dilakukan uji materi di MK.

“Kita serahkan kepada MK, nanti yang mana yang benar. Itu (pasal 7) sudah diajukan ke MK, model penafsiran apa nanti kita lihat,” katanya.

Seperti diketahui, MK tengah menguji materi atas ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan Pasal 7 UUD 1945.

Kuasa hukum para pemohon, Heriyanto Citra Buana, menjelaskan bahwa para pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan uji tafsir terkait pasal tersebut.

“Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa ‘maupun tidak berturut-turut’ mengandung tafsir yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan dasar filosofis Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).[]

Editor: Ainurrahman

sumber: akurat.co