“Saya setuju kalau ini terlalu lama tidak diselesaikan oleh DPR lebih baik Presiden keluarkan Perppu, karena ada alasan kegentingan,” kata Hamdan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).
Menurut Hamdan, melihat berbagai aksi teror yang mengancam stabilitas nasional, ia menilai pemerintah segera bertindak tegas agar penanganan teroris cepat terselesaikan.
Oleh karena itu, ia menganjurkan melihat siatusi saat ini, Presiden Joko Widodo dapat mengambil langkah agar adanya aturan tentang penanganan terorisme.
“Artinya terserahlah DPR dengan Presiden, kalau saya karena ini sudah maju ke DPR sudah dibahas waktunya tinggal sedikit dari pada beresiko lanjutin saja, tapi kalau lama keluarkan Perppu,” tegas Hamdan.
Pembahasan RUU Terorisme mencuat usai rentetan serang aksi teror belakangan ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta DPR segera mengesahkan RUU Antiterorisme.
Dengan disahkan RUU Terorisme, kepolisian memiliki payung hukum untuk melakukan tindakan preventif dalam sejumlah aksi teror. Dalam UU yang ada saat ini pihak kepolisin baru bisa bertindak apabila, para teroris telah beraksi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) tentang terorisme menyikapi serentetan serangan aksi teror dalam beberapa waktu terakhir ini. Presiden akan mengeluarkan perppu bila pembahasan RUU terorisme nomor 15 tahun 2003 tidak rampung dalam satu bulan ke depan.
(rdw/JPC)
sumber: radarmalang.id
