by

Mantan Ketua MK: Korupsi Sudah seperti Bumbu Penyedap

Print Friendly, PDF & Email

MALANG KOTA – Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi disesali mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Hamdan Zoelva SH MH. Menurut dia, korupsi sebagaimana yang terjadi di Kota Malang merupakan dampak dari biaya pemilu yang mahal.

”Kebutuhan biaya yang sangat besar bagi kandidat, mulai dari biaya menetapkan kursi di parpol, black campaign, dan meng-organize itu sangat besar biayanya,” ucap dia usai mengisi seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Selasa sore (10/4).

Dampaknya, jika sudah terpilih para calon itu berusaha mengembalikan ”modal” yang mereka keluarkan. Untuk itu, praktik lancung dilakukan untuk mengembalikan modal tersebut.

”Para pengusaha (yang menyuap, Red) akan lebih mudah saat mendapatkan akses perizinan dan sebagainya dibanding rakyat biasa yang tidak mendapatkan akses tersebut,” ucap pria kelahiran Bima , NTB, 21 Juni 1962 itu.

BACA JUGA:   Eks Ketua MK Semprot Mendagri Tak Punya Wewenang Berhentikan Kepala Daerah!

Salah satu solusi agar korupsi tidak semakin menjadi-jadi adalah negara membiayai para calon. Tapi, hal tersebut menurut dia bukanlah solusi yang ideal karena bisa calon tetap jor-joran meski kandidat sudah dibiayai negara.

”Melihat kekurangan tersebut maka lahirlah lawyer impressments pengadilan yang mengontrol segalanya agar berjalan free (bebas) dan fair (jujur) itu adalah ketegasan. Misalnya jika ada kekeliruan, pemilu diulang secara keseluruhan,” tambah dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Janedjri M. Gaffar menyatakan, ada empat fenomena yang mengecewakan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pertama, selalu disertai dengan konflik masyarakat mulai dari tahap pencalonan bahkan setelah usai. Kedua, money politics alias politik uang selalu tercium dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK Sebut Seakan-akan Negara dalam Keadaan Darurat, Ini Penjelasannya

”Itu sudah seperti bumbu penyedap, terjadi proses suap-menyuap menjadi hal yang lazim di masyarakat,” ujar dia saat mengisi materi seminar.

Sementara itu, selain acara seminar, juga digelar Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Wakil Rektor I Syamsul Arifin menyampaikan, kegiatan debat konstitusi merupakan ajang latihan bagi mahasiswa untuk berargumen dengan baik.

”Wajadilhum billati hiya ahsan, bertukar pikiranlah kalian semua dengan baik, ilmiah, rasional, dan objektif,” pesannya kepada peserta debat.

Pewarta: Elly Kartika
Penyunting: Irham Thoriq
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Humas UMM

sumber: radarmalang.id

News Feed