JAKARTA — Jadi atau tidaknya Partai Idaman berlaga di pemilihan umum (pemilu) nasional, akan diputuskan hari ini. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, mulai menggelar sidang gugatan Partai Idaman terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Selasa pagi pukul 10:00 WIB.
Namun, apapun putusan hari ini, Rhoma Irama, Ketua Umum partai ini mengungkapkan, pihaknya menginginkan koalisi permanen dengan lainnya menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Partai Idaman menggugat Keputusan Komisi Pemilu Umum (KPU) No. 58 tahun 2018 yang menetapkan partai tidak lolos administrasi sehingga tidak dilakukan verifikasi oleh KPU RI.
“PTUN DKI Jakarta hari ini akan membuat putusan terhadap gugatan Partai Idaman. Partai Idaman menggugat Keputusan Komisi Pemilu Umum (KPU) No. 58 tahun 2018 yang menetapkan partai tidak lolos administrasi sehingga tidak dilakukan verifikasi oleh KPU,” kata Sekjen Partai Idaman Ramdansyah di Jakarta, Selasa.
Rhoma menambahkan, jika gugatan ini kandas, dirinya akan “melaporkan” kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Nanti selanjutnya kalau kita di sini dibatalkan, kita harus ‘melaporkan’ yang maha hakim, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Rhoma Irama saat akan menghadiri sidang, diberitakan Antara.
Ikhlas
Rhoma mengajak seluruh kader serta simpatisan Partai Idaman yang hadir dalam persidangan untuk tertib, serta ikhlas menerima apa pun putusan Majelis Hakim PTUN. Ia menekankan, seluruh kader dan simpatisan menunjukkan Islam yang damai dan aman.
“Kita tahu ada intervensi Menkopolhukam (memanggil Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung), kita tahu ada pembangkangan KPU terhadap putusan MK. Tapi apapun putusan PTUN harus kita terima, jangan buat gaduh persidangan,” urainya.
Ramdansyah mengatakan, ratusan anggota dan simpatisan Partai Idaman juga ikut menyaksikan pembacaan putusan ini secara tertib dan sopan mendengarkan putusan hakim. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Jabodetabek, tetapi pengurus partai dari beberapa provinsi di Indonesia.
Dia menjelaskan, sejumlah saksi, diantaranya mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Junaedi dan Sony Maulana, hadir di sepanjang proses persidangan.
Menurutnya, KPU RI melakukan sejumlah hal yang semestinya dilakukan. Diantaranya, telah melampui kewenangan dalam mencoret keberadaan nomor rekening partai yang unik untuk masing-masing DPC Partai Idaman. Kewenangan ini mengacu pada UU Perbankan yang ada pada bank bersangkutan.
Ia juga memprotes KPU RI yang mencoret Surat Surat Keputusan dikeluarkan DPP terhadap PAC-PAC dimana AD/ART partai memberikan pengecualian dan kewenangan terhadap Ketua Umum dan Sekjen untuk membuat SK-SK PAC karena terkait kondisi tertentu. Bahkan, ia menilai KPU RI tidak mengindahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memperkenankan tanda tangan specimen Ketua Umum dan Sekjen Partai, tetapi justru mencoret berkas-berkas partai Idaman karena tanda tangan itu. (Rikando Somba)
sumber: validnews.id
