GERAKAN kaum pedagang di Kalimantan Selatan di era kolonial Hindia Belanda sangat padu padan dan mengutamakan intelektual. Organisasi perlawanan secara politik terselubung dalam misi-misi sosial ekonomi pun sudah menyebar seantero negeri di tanah jajahan. Salah satunya, Sarekat Islam yang dipelopori H.O.S Cokroaminoto turut melebarkan sayap hingga ke Tanah Banjar.
PENELITI sejarah Wajidi Amberi mengungkapkan Cabang Sarekat Islam (SI) Banjarmasin berdiri pada 1921, yang merupakan jaringan dari organisasi para pedagang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) berpusat di Surabaya, Jawa Timur.
Organisasi yang menjalankan misi mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota saat mengalami kesulitan bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha untuk mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, serta hidup menurut perintah agama ini, kemudian mendapat pengakuan badan hukum (rechtspersoon) dengan Besluit Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914.
“Kiprah Sarekat Islam di Banjarmasin tak terlepas dari peran seorang pedagang asal Marabahan yang pulang pergi antara Jawa dan Kalimantan. Dia adalah HM Arip, yang ketika berada di Surabaya turut aktif dalam pergerakan dan menjabat sebagai Komisaris Sareket Islam di Surabaya,” tutur Wajidi Amberi kepada jejakrekam.com, Kamis (6/4/2018).
Magister PIPS Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengungkapkan saran dari sang Ketua Sarekat Islam, H.O.S Cokroaminoto agar aktivitas pergerakan HM Arip pindah ke Banjarmasin. Seiring itu sang pelopor ini menjabat Komisaris Sarekat Islam untuk daerah Kalimantan Selatan. Dibantu rekan-rekannya seperti Sosrokardono, maka berdirilah cabang organisasi Islam yang lahir pada 16 Oktober 1905 di Banjarmasin dan beberapa kota lainnya di Kalsel.
Pria yang juga pernah bekerja di Balitbangda Provinsi Kalsel ini mengungkapkan faktor kedekatan atau geografis dan ekonomi dengan Pulau Jawa, serta ditopang aspek agama sangat mendukung berkembangnya Sarekat Islam di Kalsel. Wajidi mengakui, walau SI telah berdiri di Tanah Banjar, namun untuk merealisasikan program kerja tak begitu mudah.
“Sebab, pengakuan berbadan hukum (rechtspersoon) oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai SI lokal baru diberikan pada tanggal 30 september 1914 melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 33 kepada SI Cabang Banjarmasin,” ujar Wajidi.
Nah, begitu mengantongi badan hukum, baru SI dapat bergerak lebih leluasa dalam langkah perjuangan bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan keagamaan. “Memang, di era kolonial Belanda, SI pernah mendirikan Sarekat Dagang dan Sareket Pelayaran, namun tak mampu melawan monopoli perdagangan yang talah dikuasai orang-orang Tionghoa,” papar Wajidi.
Akhirnya, menurut dia, kegagalan SI di bidang ekonomi membawa pengaruh buruk terhadap kinerja organisasi, sehingga sampai tahun 1920 organisasi SI Banjarmasin beku tanpa kegiatan. Baru, ketika H.O.S. Cokroaminoto datang ke Banjarmasin pada tahun 1919, muncul semangat baru. Karena tokoh pergerakan nasional yang juga gurunya Soekarno, bertandang ke ibukota Borneo Selatan, sangat erat hubungannya dengan kemunduran SI di Kalsel.
“Makanya, pengurus Centraal Sarekat Islam (CSI) mengirim seorang propagandis muda yang terpelajar, cakap, berani dan dinamis bernama Maraja Sayuthi Lubis. Dalam melaksanakan tugasnya di Kalsel, Sayuthi Lubis telah memahami bahwa satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan SI dari kehancuran adalah dengan melakukan reorganisasi di antaranya mengganti pengurus lama dengan pengurus baru,” tutur Wajidi.
Sebagai bagian dari reorganisasi, Wajidi mengungapkan Sayuti Lubis pun membentuk beberapa departemen seperti Departemen Perburuhan, Pertanian, Urusan Nelayan, dan sebagainya. SI juga menerbitkan surat kabar dengan nama Keadaan Zaman yang dicetak sendiri maupun Borneo Bergerak yang dicetak di Surabaya. “Bahkan, pada tahun1923, SI juga mendirikan organisasi kewanitaan dengan nama SI Dunia Isteri dengan ketuanya Siti Masiah,” kata pria yang juga penulis buku sejarah ini.
Menurut Wajidi, untuk menghimpun potensi SI lokal dan organisasi-organisasi di luar SI lainnya, dalam dua tahun berturut-turut pada 1923 dan 1924 digelar Nationaal Borneo Congres I dan II yang diikuti oleh semua wakil-wakil SI Lokal, terutama yang berada di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo.
“Termasuk, pesertanya dari wakil-wakil Perserikatan Dayak. Sebab, saat itu, hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo,yakni dari Sarekat Islam dan Perserikatan Dayak,” ujar Wajidi.
Meski pemimpin terkemuka SI dari Jawa yaitu H.O.S Cokroaminoto dan H Agus Salim dilarang Belanda hadir ke Kalimantan Selatan. Wajidi mengatakan justru dalam kongres ini berhasil menyusun mosi berisikan segala macam keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang-bidang politik, ekonomi, pajak, rodi, pendidikan dan sebagainya.
“Patut dicatat, pemakaian kata “nasional” dalam Nationaal Borneo Congres merupakan cerminan dari upaya dari pemimpin-pemimpin SI di Kalimantan untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita sebagai satu bangsa, dan cita-cita itu juga dimanifestasikan melalui keikutsertaan cabang-cabang Sarekat Islam di Kalimantan Selatan dalam Nationaal Indische Congres (NIC),” tutur Wajidi.
Walhasil, setelah reorganisasi, Wajidi menjelaskan ternyata SI dapat bergerak lebih dinamis dalam berjuang di berbagai bidang, seperti melanjutkan kegiatan gotong royong dengan membentuk sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman perayaan dan sebagainya.
“SI juga memberi bantuan kepada anggotanya yang ditimpa kemalangan dan membantu fakir miskin, merehabilitasi masjid-masjid dan langgar, mendirikan sekolah-sekolah Islam. Bahkan, SI juga menuntut perlakuan yang sama sebagaimana diberikan Pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Eropa, Timur Asing,” ucap Wajidi. Hingga kehadiran Sarekat Islam, ditegaskan Wajidi, justru sangat mewarnai perubahan dalam kehidupan keagamaan di Kalsel.
“Sebab, organisasi ini tak hanya bergerak dalam kegiatan sosial dam ekonomi. Mereka juga bergerak dalam pendidikan dan keagamaan. Walaupun, dalam hal pembaharuan keagamaan tidak semenonjol seperti apa yang dilakoni organisasi Muhammadiyah,” imbuhnya.(jejakrekam)
sumber: jejakrekam.com
