Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) untuk memilih ketua MK baru periode 2018-2020. Rapat pleno dilakukan oleh sembilan hakim MK setelah Arief Hidayat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi (27/3) lalu.
Proses pemilihan ketua MK melalui RPH sudah dilakukan pukul 09.00 WIB di kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. RPH berlangsung secara tertutup.
Sekitar pukul 10.00 WIB, RPH selesai dan rapat pleno MK belum mendapatkan keputusan siapa Ketua MK pengganti Arief Hidayat. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, pemilihan Ketua MK akan dipiliih melalui voting.
“Silakan naik ke lantai 4, karena akan ada voting,” ucap Fajar, Senin (2/4).
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan: dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim terbuka untuk umum.
Sementara itu, Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih sebagai ketua MK sesuai dengan Pasal 4 ayat (3a) UU MK dan Pasal 2 ayat (60 PMK Nomor 3/2012). Arief telah dua kali dipilih menjadi Ketua MK, pada 7 Januari 2015 lalu, menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian, Arief kembali terpilih sebagai Ketua MK pada pemilihan yang diadakan pada 14 Juli 2017 lalu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, masa jabatan Ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan (2018-2020).
Terdapat delapan orang hakim konstitusi yang memiliki hak yang untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MK. Kedelapan orang Hakim Konstitusi tersebut adalah Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi lsra. Sementara Arief hanya mempunyai hak untuk memilih saja.
Hakim yang memeroleh suara lebih dari setengah jumlah hakim, akan ditetapkan sebagai ketua. Jika tidak ada yang memperoleh suara setengah jumlah hakim, maka suara terbanyak pertama dan kedua, akan dipilih kembali untuk putaran kedua.
Saat ini proses voting pemilihan Ketua MK sedang berlangsung secara terbuka.
sumber: kumparan.com
