Presiden Joko Widodo kembali melantik Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (27/3). Namun, berbagai kalangan mengomentari keputusan Jokowi tersebut. Sebab, Arief dinilai telah melanggar kode etik hakim sebagai ketua MK.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pelanggaran etik Arief Hidayat bukan masalah hukum, tetapi hanya sebatas masalah etik.
“Ini persoalan moral. Etik sangat bergantung pada yang bersangkutan, karena bukan persolan hukum. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk berhenti atau untuk berhenti atau mengundurkan diri karena persoalan moral,” kata Hamdan seusai acara Mudzakarah Kebangsaan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/3).
Hamdan menjelaskan persoalan pelanggaran etik masih multitafsir. Ia berpandangan bahwa standar ‘penilaian’ tindakan melanggar etik atau tidak dari seseorang berbeda-beda.
“Jadi, kalau hukum yang menentukan dia harus mundur itu lain soal. Kalau persoalan etik, standar itu tergantung masing-masing orang,” jelas dia.
Arief kembali menjadi hakim konstitusi tapi dianggap tidak sesuai dengan wibawa MK sebagai lembaga peradilan penjaga konstitusi. Pasalnya Arief sudah dua kali dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.
sumber: kumparan.com
