by

Kesaksian Hamdan Zoelva, Petahana Bisa Gugur Gara-gara Ini

Print Friendly, PDF & Email

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Hamdan Zoelva, dihadirkan langsung sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus sengketa Pilwali Makassar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar, Selasa (13/03/2018).

Kehadiran Hamdan Zoelva sebagai ahli untuk menjelaskan terkait keputusan penetapan calon kepala daerah oleh KPU.

Di hadapan Majelis Hakim, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa apabila seorang petahana melakukan pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 71 Ayat 2 dan Ayat 3 nomor 10 tahun 2016 terkait dengan penggunaan kewenangan membuat program kegiatan untuk menguntungkan dan merugikan pasangan calon merupakan tindak pidana, maka Majelis PT TUN wajib memberikan sanksi pembatalan atas pencalonannya.

BACA JUGA:   Soal Instruksi Mendagri, Hamda Zoelva : Tak Bisa jadi Dasar Pemberhentian Kepala Daerah

Tak hanya itu, meski petahana telah memenuhi syarat penetapan sebagai calon kepala daerah namun dalam rentan waktu enam bulan sebelum penetapan melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 71 maka harus dibatalkan karena termasuk cacat prosedural.

Hamdan mengungkap, Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 ini dimunculkan untuk menghindari petahana menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan pasangan lainnya.

BACA JUGA:   Rindu Kejayaan SI Kota Tasik dalam Menggerakkan Ekonomi Umat

Sehingga menurutnya, PT TUN harus memperhatikan dengan cermat pasal tersebut sebelum membuat keputusan.

(Saddam Buton)

sumber: inipasti.com

News Feed