MAKASSAR – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Prof Hamdan Zoelva, bersaksi pada sidang gugatan sengketa Pilkada Wali Kota Makassar, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, Selasa (13/03/2018).
Hamdan dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak penggugat, tim kuasa hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).
Dalam penjelasannya, Hamdan menyatakan, salah pasal yang dijadikan dasar gugatan adalah pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tagun 2016.
“Larangan pada pasal tersebut ditujukan pada kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itulah inti larangannya,” jelas Hamdan.
Hamdan menambahkan, jika frasa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak dapat dibuktikan, maka tidak perlu dipermasalahkan.
“Kalau tidak dapat dibuktikan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, tidak ada masalah,” lanjutnya.
Pada sidang-sidang sebelumnya, beberapa saksi fakta yang diajukan oleh penggugat, menerangkan bahwa pembagian ponsel, pengangkatan tenaga honorer serta penggunaan tagline dua kali tambah baik tidak berkaitan dengan dukungan terhadap salah satu paslon.
(sss)
sumber: makassar.sindonews.com
