Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva – Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Hamdan Zoelva Usul Pembentukan Lembaga Pengatur UU

Nasional reformasi hukumMuhammad Syahrul Ramadhan • 28 November 2018 15:57

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengakui Indonesia banyak memiliki regulasi yang akhirnya tumpang tindih. Dia mengusulkan dibentuk lembaga baru untuk mengurusi peraturan perundang-undangan.

“Kita bentuk satu lembaga baru, saya menyebutnya Pusat Legislasi Pemerintah yang nantinya di bawah presiden langsung,” papar Hamdan Zoelva dalam seminar nasional Reformasi Hukum Menuju Peraturan Perundangan-undangan yang Efektif dan Efisien di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu, 28 November 2018. 

Hamdan memaparkan lembaga ini nantinya memiliki empat fungsi pokok. Pertama, me-review apakah rencana undang-undang memang dibutuhkan.  

“Bisa dilihat dari dampak ekonominya, keuntungannya bagi pembangunan, dampaknya kepada masyarakat, dampaknya untuk lingkungan,” papar Hamdan.  Kedua, menganalisis konsistensi vertikal. Nantinya rancangan undang-undang (RUU) dari pemerintah diuji apakah cocok dengan falsafah negara dan UUD 1945. Baru setelah itu diajukan ke DPR. Begitu juga ketika DPR mengajukan RUU.

“Prosesnya berbulan-bulan. Memang lama, tapi lebik baik daripada membuat UU yang rusak,” tutur dia. 

Ketiga, harmonisasi vertikal. Dan keempat menyesuaikan dengan kebijakan presiden. Hamdan membayangkan nantinya lembaga ini juga dibentuk di provinsi. 

“Karena tidak mungkin badan bisa memeriksa perda yang jumlahnya ribuan,” imbuh dia. 

Lembaga ini, tambah dia, juga harus diberikan hak untuk mencabut RUU, memberikan rekomendasi perubahan, dan menyempurnakan. Ini, kata dia, supaya tidak ada lagi RUU yang lolos tapi kemudian dibahas ulang di DPR. 

(Baca juga: Indonesia Obesitas Regulasi)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan reformasi hukum sebagai prioritas utama. Salah satu aspek penting dalam reformasi hukum adalah membenahi aturan yang ada.

“Kita ketahui bersama bahwa persoalan peraturan perundang-undangan ini membuat bangsa kita betul-betul menjadi tidak bisa berlari kencang,” kata Pramono dalam sambutannya di Seminar Nasional Reformasi Hukum di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu, 28 November 2018.

Pramono juga menyebut tak jarang regulasi tersebut menjadi bumerang. Alih-alih menciptakan keteraturan, aturan ini malah menimbulkan masalah karena sering kali tumpang tindih dengan aturan lain. 

Presiden Jokowi, kata Pramono, telah meminta agar kementerian dan lembaga tak membuat begitu banyak aturan. Instruksi itu juga disampaikan kepada para kepala daerah. 

“Presiden meminta menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Presiden juga mengingatkan kepada menteri untuk tidak membuat aturan yang tidak diperlukan dan berkoordinasi dengan presiden, wapres, melalui sekretaris kabinet dalam sidang kabinet terbatas,” kata Pramono.

(REN)

sumber: medcom