JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepolisian akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang dinilai menyudutkan ormas Islam diluar NU dan Muhammadiyah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Mohammad Iqbal berdalih video tersebut telah mengalami penyuntingan.
“Bahwa video itu rekaman tahun 2017 tanggal 8 Februari di pondok pesantren KH Ma’ruf Amin dan itu sudah dipotong-potong, jadi kalimat tidak utuh,” kata Iqbal di kediaman Kapolri, Jakarta Selatan, dilansir Republika, Rabu (31/1/2018).
Menurut Iqbal, kalimat tidak utuh berpotensi menyampaikan pesan yang tidak utuh juga. Sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi masing-masing. “Bahkan beberapa pihak dalam tanda petik menyalahkan Pak Kapolri,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, dalam video yang tersebar banyak yang dipotong baik segi konten maupun konteks. Soal konteks, Iqbal mengatakan pidato itu terlontar saat panasnya Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Kapolri justru menyampaikan ke semua jajaran untuk lebih memperkuat tali silaturahim.
“Konteksnya pada bulan Februari itu sedang hangat-hangatnya situasi Pilkada DKI bahwa kapolri memotivasi dan menyampaikan ke seluruh jajaran untuk lebih memperkuat tali silaturahmi untuk semua ormas Islam,” jelasnya.
Pada Rabu (31/1/2018) siang ini, kata Iqbal, Ketua Syarikat Islam, Hamdan Zoelva mengunjungi kediaman Kapolri. Pada kesempatan itu, Kapolri telah menyampaikan klarifikasinya. “Ternyata setelah adanya silaturahmi ini semua terbuka bahwa maksud pak kapolri didalam video itu berbeda sekali. Tidak ada maksud menyudutkan pihak tertentu,” katanya.
Meski menemukan adanya pemotongan di video, Iqbal menyatakan, Polri belum berniat pelaku pemotongan maupun penyebar video tersebut. Langkah yang akan dilakukan Kapolri saat ini adalah untuk bersilaturahmi dan tabbayun dengam ormas Islam.
Dalam video tersebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpidato di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Ulama PBNU dengan jajaran Polri di Serang, Banten. Dalam pidatonya, Tito menginstruksikan bawahannya untuk bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah dari pusat hingga daerah.
“Para Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek wajib untuk bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah jangan dengan yang lain, dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iyah,” katanya dalam video tersebut.
Pidato Tito pun menuai protes dari berbagai pihak.
sumber: jurnalislam.com
