Pakar Hukum: KLHK Tidak Dapat Paksakan Revisi RKU PT RAPP

JAKARTA (!) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak dapat memaksa pemegang izin usaha merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) agar sesuai dengan PP No. 17/2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Menurut M. Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, asas umum dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada asas prospektif atau berlaku ke depan.

“Tidak boleh berlaku surut (retroaktif) demi memberi jaminan kepastian hukum bagi mereka yang telah mendapatkan izin usaha secara sah,” tegas mantan Ketua Hakim Konstitusi ini, Rabu (13/12).

Mahfud memberikan pendapat hukum (legal opinion) terkait dengan izin usaha RKU Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Tanaman Indusri (RKU-PHHK-HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) periode tahun 2010-2019.

KLHK melalui Keputusan Nomor 5322/MenLHK-PHP/UHP.1/10/2017 membatalkan RKU RAPP. Keputusan KLHK berakibat terhentinya operasional RAPP karena kehilangan landasan hukum berusaha.

RAPP kemudian mengajukan permohonan pembatakan keputusan KLHK kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pasalnya, KLHK tidak merespons keberatan yang diajukan RAPP setelah 10 hari ditambah 5 hari pengajuan permohonan.

Permohonan ke PTUN itu sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal itu menyatakan bahwa apabila pejabat pemerintahan tidak merespons atas keberatan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Pemohon juga mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan agar permohonan tersebut diterima.

Mahfud menjelaskan, PP 17/2014 sebagaimana diubah dengan PP 57/2016 tidak dapat diberlakukan kepada pemegang izin usaha yang memperolehnya secara sah dan telah terbit serta beroperasi sebelum diterbitkannya PP tersebut.

Menurut dia, ketentuan peralihan pada Bab VIII Pasal 45 PP tersebut jelas-jelas menyebutkan bahwa izin usaha untuk memanfaatkan ekosistem gambut yang terbit sebelum PP berlaku dan sudah beroperasi dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

“Ketentuan Pasal 45 ini telah dengan jelas memberi jaminan kepastian hukum sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),” kata Mahfud.

Dia melanjutkan, pemegang izin usaha yang telah terbit dan telah beroperasi sebelum diundangkannya PP 17/2014 sebagaimana diubah dengan PP 57/2016 yang menolak melakukan revisi RKU untuk menyesuaikan PP tersebut juga tidak dapat dikenakan sanksi.

“Hal ini didasarkan pada perlindungan jaminan kepastian hukum agar pemegang izin dapat bekerja sesuai dengan izin yang diperolehnya secara sah tanpa boleh dirugikan secara sewenang-wenang,” jelasnya.

Mahfud menegaskan bahwa setidak-tidaknya dalam masalah ini harus mengutamakan prinsip kepastian hukum dan larangan memberlakukan hukum secara berlaku surut.

Larangan Berlaku Surut

Pendapat senada dipaparkan Bagir Manan, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bandung, secara terpisah.

“Asas yang dipakai dalam menerapkan peraturan baru termasuk peraturan perubahan hanya mengikat ke depan (future binding). Berbagai akibat yang mengikat ke depan, maka peraturan baru tidak boleh berlaku surut atau non-retroaktif,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung ini.

Dia menegaskan, peraturan hanya mengikat ke depan atau future binding, dan sanksi semacam itu tidak diatur oleh peraturan terdahulu.

“Pemegang izin tidak dapat dikenakan sanksi karena di masa lalu tidak melaksanakan kewajiban. Penerapan sanksi hanya dapat diterapkan kalau terjadi pelanggaran di masa depan,” kata Bagir.

Ketentuan PP 57/2016 sebagai PP pengganti PP 17/2014 dapat dipandang sebagai sekedar penegasan atas ketentuan PP lama yang harus dipatuhi.

“Namun, apabila persyaratan atau izin sudah ada, PP yang baru tidak dapat dijadikan dasar untuk secara serta merta mencabut perizinan usaha yang sudah ada. Ini merupakan asas yang berlaku ke depan,” kata Bagir.

Apabila terjadi juga pembatalan atau pencabutan izin berdasarkan PP yang baru, berarti telah terjadi dua hal. Pertama, terjadi pelanggaran prinsip “larangan berlaku surut”. Kedua, sebagai beschkking, pencabutan izin itu diselesaikan melalui forum peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Bagir menegaskan, setiap perubahan apalagi pencabutan izin yang sudah ada harus tunduk pada proses yang sesuai dengan hukum.

Hal tersebut meliputi keharusan memberitahukan kepada pihak yang akan terkena pencabutan izin dalam waktu yang cukup dan keharusan mendengar dalam forum resmi.

Selain itu, keharusan mendengarkan pertimbangan pihak lain, setiap pencabutan tidak boleh merugikan segala hak yang sah yang telah timbul dari perizinan, dan harus mempertimbangkan kerugian ekonomi dan sosial.

sumber: tandaseru.id