by

Hamdan Zoelva Nilai Pembatalan RKU RAPP Tak Ada Dasar Hukum

Print Friendly, PDF & Email

jpnn.com, JAKARTA – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mempertanyakan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas pembatalan Rancangan Kegiatan Usaha (RKU) RAPP periode 2010-2019.

Mereka menilai kebijakan itu belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebelumnya, KLHK menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka sepuluh tahun periode 2010-2019.

“Menurut RAPP pembatalan RKU sebelum habis masa berlakunya itu tidak berdasarkan hukum. Ingat, dalam hukum dikenal asas nonretroaktif. Artinya, suatu peraturan yang baru tidak boleh berlaku untuk suatu peristiwa lampau. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk PP ini, ditegaskan bahwa asas non-retroaktif berlaku,” kata kuasa hukum PT RAPP Hamdan Zoelva di Jakarta, Selasa (12/12).

Mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu menambahkan terbitnya SK Pembatalan RKU RAPP tidak sesuai dengan ketentuan Pembatalan sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP)

BACA JUGA:   REBRANDING SYARIKAT ISLAM, 1 november 2020

“Sebagai respons atas terbitnya SK tersebut RAPP sendiri tengah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kami harap termohon (KLHK) mencabut SK tersebut,” Ujar Hamdan.

Sehari sebelumnya, saksi ahli administrasi negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dalam memenuhi syarat kepastian hukum, pemerintah harusnya menggunakan asas umum pemerintahan yang baik.

Salah satu contohnya adalah asas pemberian harapan yang wajar kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Zudan menyatakan hal tersebut sebagai respons atas pertanyaan tim kuasa hukum RAPP pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

Tim kuasa hukum mempertanyakan hal yang berkaitan dengan batas waktu sepuluh hari dari pemerintah untuk merespons sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BACA JUGA:   Polri Periksa Anies Pakai Pidana Kekarantinaan, Fadli Zon: Ngawur Saja, Baca yang Betul!

“Tentu saja kalau melihat dimensi-dimensi lain yang bisa timbul, misalnya dampak sosial, politik, maka pemerintah harus menggunakan asas umum pemerintahan yang baik. Yang baik itu, misalnya, asas pemberian harapan yang wajar. Sebenarnya pihak pemohon itu, harapannya kalau ini diproses maka hendaknya ditolak atau hendaknya dipenuhi,” jelasnya.

Zudan menuturkan, selain pemerintah harus merespons atas adanya permohonan yang diajukam masyarakat. Pemohon atau masyarakat juga harus tunduk atas adanya aturan yang melingkupi dalam pengajuan permohonan tersebut.

“Karena, permohonan yang diajukan pemohon juga bukan untuk membatalkan sesuatu peraturan yang sudah ada,” katanya.

Oleh karena itu, kata Zudan, harus ada perbuatan konkret atau langkah nyata dari pemerintah ketika ada permohonan yang diajukan masyarakat.

“Di antara perbuatan konkret atau tindakan nyata yang bisa dilakukan dengan menggelar rapat, seminar, diskusi, atau mengunjungi lokasi atau lapangan,” katanya. (jos/jpnn)

sumber: jpnn.com

News Feed