‘Demi Kepastian Hukum, Pemerintah Harus Membuat Keputusan’

JAKARTA (!) – Demi kepastian hukum, pemerintah seharusnya menggunakan asas umum pemerintahan yang baik, antara lain memberikan harapan yang wajar kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dengan membuat suatu keputusan.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pernyataan Zudan menjawab pertanyaan tim kuasa hukum RAPP dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (11/12). Kuasa hukum menanyakan perihal batas waktu 10 hari dari pemerintah untuk merespons permohonan sebagaimana diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Tentu saja kalau melihat dimensi-dimensi lain yang bisa timbul, misalnya dampak sosial, politik, maka pemerintah harus menggunakan asas umum pemerintahan yang baik. Yang baik itu misalnya asas pemberian harapan yang wajar. Sebenarnya pihak pemohon itu, harapannya kalau ini diproses maka hendaknya ditolak atau hendaknya dipenuhi,” kata Zudan.

Namun, saksi ahli pertama KLHK ini tak mau terlalu jauh menafsirkan UU No. 30/2014. “Nah ini saya tidak tahu karena saya tidak mau masuk ke dalam fakta. Saya sebagai ahli hanya ingin menjelaskan normanya seperti itu,” ujar pria kelahiran Sleman ini.

Ketika ditanyakan kembali oleh kuasa hukum RAPP apabila selama tenggang waktu 10 hari itu tidak ada titik temu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, Zudan mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat kepastian hukum itu perlu ada kepastian.

“Kalau untuk memenuhi syarat kepastian hukum, ketika salah satu pihak tidak bisa memenuhi persyaratan maka sudahlah ditolak saja, diterbitkan dan sebenarnya tidak perlu dalam bentuk keputusan. Dikatakan permohonan Anda saya tolak dan itu sudah bisa memenuhi dasar,” jelasnya.

Belum Ada Keputusan

Untuk diketahui, Menteri LHK sama sekali belum menerbitkan keputusan terkait keberatan RAPP atas SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019.

Dengan pembatalan tersebut, RAPP mengajukan keberatan karena RKU yang dimiliki masih berlaku hingga 2019. RAPP mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Administras Pemerintahan. Pasal 9 (ayat 1) UU itu menyebutkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB (Administrasi Umum Pemerintahan Yang Baik).

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Administrasi Negara Dian Puji Nugraha Simatupang menyatakan kebijakan yang dibuat bisa dibatalkan dalam 10 hari kerja apabila pembuat kebijakan tidak merespons keberatan dari pihak yang mengajukan.

Respons atas kebijakan harus dilakukan pejabat berwenang dalam kurun waktu 10 hari karena hal tersebut sudah diatur dan sesuai dengan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan.

Sejauh ini, RAPP menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan praktik bisnis secara berkelanjutan.

Perusahaan juga selalu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola HTI yang baik di lahan gambutsecara berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

RAPP juga menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berkonsultasi dengan KLHK untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan.

sumber: tandaseru.id