Jakarta, Gatra.com – Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Hamdan Zoelva, menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum memberikan tanggapan resmi atas keberatan penerbitan SK SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU).
Hamdan, Sabtu (9/12), menyampaikan, beberapa hari setelah terbitnya SK, KLHK memang sempat memanggil PT RAPP dan sekitar 2,5 jam membicarakan soal SK tersebut. Namun pembicaraan itu hanya bersifat lisan. Sedangkan yang diinginkan RAPP adalah notulensi atau catatan atas dikeluarkan SK tersebut.
Selain itu, lanjut Hamdan, yang menyampaikan dalam pertemuan tersebut juga bukan dari pihak menteri, melainkan dari kesekjenan KLHK. Karena bersifat lisan, maka KHLK tidak memberikan tanggapan tertulis selama 10 hari.
Sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lanjut Hamdan, mengatur jika dalam waktu 10 hari pihak yang menerbitkan keputusan tidak merespon keberatan atas SK tersebut, maka keputusan atau SK tersebut bisa batal.
“UU Nomor 30 Tahun 2014 ini baru. Banyak lembaga negara yang belum faham bahwa ada konsekuensinya ketika ada sebuah permohonan itu tidak dijawab,” ujarnya.
Hamdan menjelaskan, sebelum ada UU Nomor 30 Tahun 2014 permohonan itu disebut fiktif negatif. Sehingga jika dalam waktu 120 hari ada permohonan yang tidak dijawab, maka permohonan tersebut dianggap ditolak.
Sedangkan saat ini, ketika diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2014, jika dalam waktu 10 tidak dijawab, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Dalam hal ini, permohonan upaya RAPP terkait keberatan terkait SK SK 5322/MenLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) sudah sesuai UU.
“Ini [UU Nomor 30 Tahun 2014] banyak yang enggak ngerti. Mungkin juga kementerian belum paham sehingga santai menanggapinya apabila ada pihak yang memohon. Padahal ada batas waktunya,” ujar Hamdan.
Karena selama 10 hari menteri KLHK belum memberikan jawaban resmi tertulis menjawab permohonan, maka RAPP mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar membatalkan SK tersebut.
“Menggugat negara itu dibolehkan oleh UU karena negara itu tidak selalu benar. Yang kami gugat itu kesewenangannya,” ujar Hamdan.
Sedangkan jika pengadilan menolak permohonan, Hamdan menyarankan kliennya agar menghentikan semua kegiatan atau aktivitas baik penanaman atau pun pembibitan. “Kalau ini tidak selesaikan secara cepat. Saya sarankan RAPP untuk hentikan semua kegiatan, karena itu pelanggaran hukum,” katanya.
Perkara ini bergulir di PTUN Jakarta setelah Menteri LHK menerbitkan SK tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019.
Sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khusnya Pada Pasal 9 Ayat (1), RAPP kemudian mengajukan keberatan karena RKU yang dimilikinya berlaku sampai 2019. Namun hingga 15 hari kerja dan diajukannya permohonan ke PTUN, Menteri LHK tidak mengeluarkan keputusan.
Reporter: Iwan Sutiawan
