by

PT RAPP Seret KLHK Ke Pengadilan Tata Usaha

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, Gatra.com – Perselisihan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memasuki babak baru. Keduanya kini berhadapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pihak PT RAPP mengajukan permohonan fiktif positif kepada PTUN terkait Surat No 101/RAPP-DIR/X/2017 tertanggal 18 Oktober yang berisi keberatan RAPP mengenai SK 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha periode 2010-2019.

“Bila Pemerintah dalam jangka 10 hari kerja tidak memberikan jawaban menolak atau menerima, maka dianggap menerima,” kata kuasa hukum PT RAPP, Hamdan Zoelva dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/12).

Permohonan fiktif positif mengacu Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), jo Pasal 1 Angka 91) Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2015.

Melalui pengajuan permohonan fiktif positif ini, RAPP bukan menggungat SK pembatalan RKU, tapi mempersoalkan sikap Menteri Lingkungan Hidup yang tidak merespons keberatan perusahaan atas SK pembatalan sesuai batas waktu dalam UUAP selama 10 hari kerja, setelah permohonan PT RAPP diterima KLHK.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Sebut Anies dan HRS Tak Bisa Dipidana Pakai UU Karantina

Menurut Hamdan, jika permohonan ini dikabulkan, maka menguatkan permohonan RAPP untuk mencabut pembatalan SK Menteri LHK No 5322 tersebut.

Hamdan menyebut pemerintah tidak bisa membatalkan RKU di tengah jalan. Harus menunggu rencana kerja usaha itu berakhir pada 2019. Pihak RAPP menilai kementerian tidak memiliki dasar untuk mencabut RKU.

“Kalau itu dicabut maka izin melakukan kegiatan apapun tidak boleh. Tidak ada dasarnya lagi bagi RAPP untuk melakukan kegiatan apapun seperti penanaman, pemanenan dan lainnya. Tanpa RKU itu pelanggaran hukum,” ujar mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu.

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva: Mendagri Tak Bisa Berhentikan Kepala Daerah, MA yang Putuskan

Selama ini kegiatan RAPP bisa berjalan walaupun tanpa RKU hanya berdasarkan perintah lisan. Kementerian LHK membolehkan mereka melakukan seperti biasa kecuali penanaman di lahan gambut. Menurut Hamdan itu keliru karena semuanya harus tertulis.

“Kalau dipermasalahkan dasar hukumnya ke depan ini jadi masalah. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab?” katanya.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pada Oktober lalu menolak pengajuan RKU PT RAPP yang berdampak pada berhentinya operasional perusahaan kertas itu dalam beberapa hari.

Kementerian mengklaim, pencabutan surat izin ini dilakukan setelah dua kali memberi peringatan kepada RAPP. KLHK menegur rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) RAPP yang dinilai melanggar aturan tata kelola gambut.


Reporter : Putri Kartika Utami

Editor : Mukhlison


Editor: MS Widodo
sumber: gatra.com

News Feed