Hadapi Kutim Terkait Kampung Sidrap, Bontang Gaet Mantan Ketua MK

KLIKSANGATTA.COM – Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan bakal menghadirkan pakar hukum ahli sekaligus mantan Ketua Makhamah Konstitutsi, Hamdan Zoelva sebagai konsultan hukum Pemkot Bontang terkait rencana gugatan hukum atas polemik tapal batas Kampung Sidrap.

Agus Haris mengaku, konsultasi hukum akan dilakukan pada November mendatang. Mantan Ketua MK akan didatangkan sebagai konsultan untuk menilai materi yang diperlukan.

“Nanti lah, kita datangkan mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva sebagai konsultan hukum bagi pemerintah,” katanya kepada media saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa 24 Oktober 2017.

Menurut dia, sebagai mantan ketua MK tentu Hamdan memiliki segudang pengalaman persidangan terkait tapal batas dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya bakal meminta arahan untuk mempersiapkan materi yang matang agar memenangkan gugatan hukum yang dilakukan.

Sejauh ini, pihaknya bersama Tim Asistensi Hukum Pemkot Bontang tengah menyusun serta mempelajari materi yang diperlukan untuk Judicial Review Permendagri Nomor 25/2005 terkait penentuan tapal batas Kukar, Kutim dan Kota Bontang, Kalimantan Timur.

“Hamdan, saya kira punya pengalaman untuk urusan seperti ini. Masukan dan arahan dari beliau tentu kami perlukan agar materi yang disiapkan matang,” kata dia.

Tak hanya itu, bulan yang sama pun pihaknya bakal menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan ke kementerian untuk menyatakan sikap bahwa pemerintah bakal menggugat produk hukum mereka. Ini diperlukan untuk melihat sikap atas rencana pemerintah.

“Kami hanya ingin menyampaikan ke mereka saja terkait langkah hukum yang bakal ditempuh,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, hasil laporan Komisi I DPRD Bontang memberikan rekomendasi terkait polemik warga kampung Sidrap. Hasilnya, pemerintah diminta untuk melakukan gugatan hukum atas Undang-undang pembentukan Kota Bontang, serta Permedagri terkait tapal batas.

Menindaklanjuti laporan komisi, Ketua DPRD Bontang Nursalam melakukan komunikasi politik dengan pimpinan DPRD Kutai Timur terkait rencana Judicial Review. Hasilnya, pihak Kutim berjanji bakal menahan diri tidak melayangkan protes atas upaya hukum yang dilakukan Pemkot Bontang. (*)