SULTENG-Hamdan Zoelva hadiri Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Luwuk Banggai.
Kegiatan seminar Nasional yang di hadiri ratusan mahasiswa dan para akademisi dengan tema “Membangun Martabat Demokrasi Di Tengah Ancaman Disintegrasi” yang diselenggarakan Pada, Rabu, (27/9).
Hamdan Zoelva, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah menjelaskan, bahwa saat ini kita masih menuai masalah dalam praktik demokrasi.
“semula Soepomo menggagas konsep negara integralistik. Berdasarkan kebudayaan bangsa ini, Soepomo membaca pentingnya menghilangkan jarak antara rakyat dengan penguasa. Meski demikian, Hatta dan beberapa tokoh lainnya merasa perlu menegaskan demokrasi di dalam sistem kenegaraan kita,” kata Hamdan zoelva, saat mengulas tentang upaya membangun martabat demokrasi di tengah ancaman disintegrasi.
Menurutnya, cita-cita demokrasi kita harus disesuaikan dengan filosofi berbangsa yang digali dari budaya bangsa Indonesia.
“kita bukan demokrasi liberal seperti tahun 1950-1959, atau demokrasi terpimpin seperti tahun 1959-1966, maupun demokrasi ala Orde Baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila,” ungkapnya.
Hamdan mengatakan, demokrasi ala Soeharto adalah demokrasi terpimpin yang dibungkus dengan demokrasi liberal.
“Itu sebabnya, saat reformasi kita memilih desain demokrasi yang menitikberatkan kepada penegakan hukum serta filsafat Ketuhanan Yang Maha Esa,” Lanjutnya.
Seharusnya, kita harus kembali kepada sejatinya filosofi kebangsaan kita. Hakikat dasar negara kita adalah nilai dasar ketuhanan yang maha esa.
Habermas, demikian Hamdan uraikan bahwa dalam suatu negara modern yang timpang dibutuhkan demokrasi yang deliberatif, butuh komunikasi, kompromi dan arahan. Tidak patut lebih liberal lagi.
Lebih lanjut Hamdan menyatakan, Islam mengenal syura. Sesudah sepakat dalam satu keadaan maka bertawakkallah kepada Allah. Penegakan hukum harus menjadi sendi dalam demokrasi kita. Tambahnya. (Nil)
sumber: beritapublik.co.id
