TEMPO.CO, Jakarta – Pengurus Pusat Syarikat Islam mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan persekusi atas etnis Rohingya di Myanmar. Tragedi yang terjadi di Myanmar tersebut bukan lagi menjadi persoalan regional Myanmar.
“Situasinya bukan lagi menjadi isu keamanan regional sebab komunitas etnis yang disebut sebagai warga tanpa negara tersebut sesungguhnya bukan ancaman terhadap negara Myanmar,” kata Ketua Umum PP Syarikat Islam Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Ahad 3 September 2017. Yang terjadi saat ini adalah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM.
Menurut Hamdan, Myanmar perlu memahami bahwa komunitas Rohingya bukan merupakan milisi bersenjata. Berbeda dengan beberapa komunitas yang juga dipersekusi oleh penguasa sah di negaranya, misalnya Suku Kurdi di Irak. “Rohingnya adalah etnis yang amat lemah dan tidak memiliki milisi dan kelompok bersenjata,” kata dia.
Karena itu, menurut Hamdan, tidak ada alasan keamanan negara untuk menekan masyarakat Rohingya hingga melakukan kekerasan. “Komunitas ini justru mengalami penderitaan yang nyaris mencapai puncak kebiadaban dalam seabad terakhir di Asia Tenggara,” ujarnya.
Selain itu, komunitas Rohingya juga bukan gerakan politik. “Tidak ada representasi politik di Myanmar yang dapat mewakili perjuangan nasib masyarakat Rohingnya,” kata Hamdan. Sejak puluhan tahun lalu, Myanmar telah diperintah oleh kekuasaan junta militer yang tidak memberikan kesempatan kepada publik, khususnya Rohingya untuk menyalurkan aspirasi politik. Sehingga tidak ada alasan keamanan negara untuk menekan masyarakat Rohingya karena mereka tidak memiliki lembaga politik dan gerakan penggalangan kekuatan politik di Myanmar.
Jangankan di Myanmar, komunitas Rohingya juga tidak mendapat sokongan khusus dari kekuatan politik internasional. “Etnis Rohingnya tidak memiliki relasi internasional yang dapat memperjuangkan nasibnya,” kata Hamdan. Terjadinya tragedi ini adalah buktinya.
Menurut Hamdan, tragedi Rohingnya yang tak kunjung memperlihatkan ujungnya ini memperlihatkan kelemahan negara Myanmar dan komunitas internasional yang diwakili oleh PBB dan ASEAN secara regional dalam penegakan HAM. “Myanmar sebagai negara yang mendapat pengakuan lembaga-lembaga resmi internasional gamang dalam mewujudkan komitmen perdamaian dunia, demikian juga PBB dan ASEAN,” kata dia.
NINIS CHAIRUNNISA
sumber: tempo.co
