by

Konflik Internal PPP Hanya Bisa Diselesaikan Mahkamah Partai

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

Jakarta – Penyelesaian konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah berlangsung sejak 2014 lalu seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat. Undang-Undang (UU) Partai Politik telah mengatur, perselisihan di internal parpol dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menyatakan, berdasarkan hukum, kewenangan Mahkamah Partai adalah bersifat absolut. Sementara lembaga peradilan lainnya hanya dapat mengadili jika Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

“Lembaga peradilan lain tidak memiliki wewenang untuk mengadili masalah internal parpol. Kecuali, penyelesaian oleh Mahkamah Partai itu tidak tercapai, dalam hal ini Mahkamah Partai tidak bisa menjatuhkan putusan, baru dapat diajukan ke Pengadilan negeri,” kata Hamdan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (13/7).

BACA JUGA:   Hamdan Zoelva Ingatkan DPR Jangan Intervensi Hakim MK dan Pengaruhi Perkara

Berdasar UU Parpol juga, Hamdan menyatakan, putusan pengadilan negeri, adalah putusan pertama dan terakhir dan tidak bisa dilakukan banding atau kasasi.

“Hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2016 yang harus menjadi pegangan seluruh jajaran lembaga peradilan,” katanya.

Untuk itu, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Romahurmuziy, justru semakin mengukuhkan hasil Muktamar PPP di Jakarta. Hal ini lantaran putusan itu menegaskan persoalan internal PPP harus diputuskan oleh Mahkamah Partai.

BACA JUGA:   Ketua Umum LT/SI menuju lokasi sekolah kader SEMMI mengisi Ideologi Syarikat Islam

“Dengan adanya penegasan dari Mahkamah Agung bahwa perselisihan internal PPP harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai maka pihak yang dimenangkan dalam putusan Mahkamah Partai itu dapat mengajukan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri dan memerintahkan Menkumham untuk menetapkan susunan pengurus sesuai dengan putusan Mahkamah Partai,” katanya.

Hamdan menambahkan, PK dalam hukum perdata hanya dapat diajukan satu kali. “Tetapi jika ditemukan dua putusan yang saling bertentangan maka PK lebih dari sekali dibenarkan menurut hukum untuk memastikan putusan mana yang benar menurut hukum,” katanya.

sumber: beritasatu.com

News Feed