Akil Mochtar Mangkir di Sidang Eks Bupati Buton, Jaksa Bacakan BAP

Eks Hakim Konstitusi Akil Mochtar, mangkir dari panggilan untuk bersaksi di sidang eks Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun. Samsu merupakan terdakwa kasus penyuapan Akil.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kiki Ahmad Yani mengatakan, Akil berhalangan hadir lantaran sedang sakit. “Akil sudah kami panggil secara sah namun ada surat balasan dari rumah sakit bahwa beliau masih sakit dan tensinya masih tinggi,” ujar Kiki di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (9/8).

Menurut Kiki, berita acara pemeriksaan Akil sudah sah dan ditandatangani. Selain itu, Akil juga sudah bersumpah sebelumnya, sehingga jaksa berhak membacakan BAP Akil.

Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki dan tim kuasa hukum Samsu sepakat untuk mendengarkan BAP Akil. Anggota penuntut umum hanya membacakan poin-poin pertanyaan dalam BAP.

“Poin 12, saksi menjelaskan tentang alasan Pilkada Buton dilakukan Pilkada ulang. Saksi menjawab ‘Saya melakukan musyawarah dengan hakim panel, kami bertiga, saya, Ali, dan Hamdan Zoelva. Hasil rapat disampaikan pada 2011, KPUD buton harus melaksanakan Pilkada ulang,” kata Akil dalam BAP, yang dibacakan jaksa.

Samsu didakwa menyuap Akil sebesar Rp 1 miliar dari total suap yang dijanjikan sebesar Rp 5 miliar. Suap diduga diberikan agar MK mengubah hasil Pilkada Buton pada 2011, sehingga Samsu menjadi calon terpilih.

“Terdakwa memberi uang atau janji sejumlah Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar selaku hakim konstitusi,” kata Kiki saat membacakan surat dakwaan Samsu, Senin (12/6).

Saat melihat hasil suara kalah, Samsu langsung menggugat ke MK. Surat keberatan itu diajukan ke Dian Farizka, pegawai MK, yang juga diduga diberikan suap sebesar Rp 10 juta.

Pada Desember 2011, tuntutan Samsu dimenangkan dan Pilkada kembali dilakukan ulang. Samsu dinyatakan menang saat itu.

Samsu selalu mangkir saat dipanggil KPK. Hingga pada 25 Januari 2017, KPK langsung menahan Samsu dan digelandang ke Rumah Tahanan Guntur. Sedangkan Akil, divonis seumur hidup karena terbukti menerima suap di kasus sengketa Pilada beberapa daerah.

Atas perbuatannya, Samsu dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pasal itu mengatur tentang orang perbuatan suap atau memberikan hadiah atau janji kepada hakim.

sumber: kumparan.com