Jakarta, GATRAnews – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan langsung mengajukan uji materi tentang pasal presidential threshold UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah UU tersebut ditandatangani presiden, dinomori, dan dimuat dalam lembaran negara.
“Saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti ditandatangani presiden, dinomori, dan dimuat dalam lembaran negara,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7).
Menurut Yusril, tanpa selesainya proses tersebut, pendaftaran pengujian UU di MK belum bisa dilakukan. Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya akan dilakukan.
“Saya akan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold, yang akan saya lakukan atas nama saya sendiri sebagai pemohon. Insya Allah saya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, karena partai saya PBB telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun 2019 nanti,” ujar Yusril.
Proses pencalonan oleh PBB itu akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold 20-25%. Hambatan ini, bukan saja terhadap Yusril, tetapi kemungkinan besar akan dihadapi oleh semua bakal calon lainnya seperti Prabowo Subianto yang akan dicalonkan Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial dicalonkan oleh Partai Demokrat.
“Presidential threshold 20-25% seperti itu, nampaknya didesain untuk hanya memunculkan calon tunggal, Joko Widido (Jokowi). Jokowi diperkirakan akan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, NasDem, Hanura dan PAN,” katanya.
Sementara dukungan terhap Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra dan PKS, kemungkinan besar tidak akan mencapai angka 20%. Begitu juga Partai Demokrat sendirian juga akan sulit mendapatkan threshold 20%. PBB tentu akan lebih sulit lagi dibanding partai-partai yang lain.
“Angka 20% mungkin dapat dicapai apabila Demokrat, Gerindra, dan PKS bergabung. Namun dari pengalaman selama ini, hampir mustahil SBY akan bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto,” ujarnya.
Jadi, lanjut Yusril, presidential threshold 20% harus dilawan untuk menghindari munculnya calon tunggal Jokowi. Calon tunggal seperti itu bukan saja tidak baik bagi bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.
“UUD 45 pasca-amandemen nampaknya mengisyaratkan pasangan calon presiden atau wakil presiden lebih dari sepasang,” kata Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Perlawanan terhadap presidential threshold ke MK merupakan jalan konstitusional terakhir yang dapat ditempuh. Tidak ada jalan lain lagi di luar hukum dan konstitusi yang dapat dilakukan setelah fraksi-fraksi yang menentang presidential threshold kalah suara di DPR.
“Karena itu, saya sangatlah berharap MK akan bersikap benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat dengan kepntingan politik yang sangat besar ini,” ujarnya.
MK pun diharapkan agar memutus segera permohonan ini sebelum bulan Oktober 2017, ketika tahapan Pemilu 2019 telah dimulai. Kalau MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkannya, maka meski pun andainya permohonan ini dikabulkan nantinya, maka putusan itu belum tentu dapat dilaksanakan untuk Pemilu 2019,” kata Yusril.
Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemilu serentak. Putusan diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zoelva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.
“Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014. Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi,” ujarnya.
Reporter: Iwan Sutiawan
