Gerindra Anggap Presidential Threshold 20% Langgar Konstitusi

NUSANEWS, JAKARTA – Partai Gerindra berencana melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Jumat (21/7) dini hari.

Langkah itu diambil lantaran menganggap ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) 20 persen melanggar konstitusi. Itu karena sudah dipakai pada pemilihan presiden 2014 lalu.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

“Jadi kami bersama 4 fraksi (PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN) menolak untuk ikut menjadi bagian dari pengambilan keputusan terkait PT (Presidential Threshold). Karena kami menganggap pelanggaran terhadap konstitusi kita, dan juga pelanggaran terhadap nalar karena PT yang dipakai yang sudah dipakai pada pilpres 2014,” kata Fadli.

Karena alasan itulah Gerindra berencana melakukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh. Termasuk uji terhadap RUU Pemilu di MK.

“Bahwa keputusan itu jelas mengatakan pemilu itu serentak dan keserentakan itu menurut para ketua konstitusi baik Pak Hamdan Zoelva dan Pak Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK kami mendengar pandangan-pandangan mereka dengan demikian tidak ada lagi PT,” sambung dia.

Menurutnya keputusan RUU Pemilu malam ini adalah hasil yang dipaksakan oleh pemerintah. Fadli mengatakan dinegara lain tidak ada yang memakai presidential threshold lebih dari 10%.

“Ya tentu biar rakyat melihat bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan PT 20%. Tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa dicek yang memakai PT sampai 20% pada umumnya dibawah 10% dan itupun memakai pemilu yang tidak serentak. Apalagi memakai apa yang telah dipakai tahun 2014,tidak masuk akal,” terang Fadli.

Ia memastikan tentu akan lakukan judicial review. Menurutnya sudah cukup banyak juga pihak yang akan melakukan hal yang sama.

“Ya tentu kita akan lakukan langkah-langkah yang tersedia termasuk JR saya kira sudah cukup banyak juga pihak-pihak yang melakukan hal yang sama,” pungkas Fadli.

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menjadi Undang-Undang, Jumat (21/7) dini hari. Undang-undang itu disahkan setelah adanya musyawarah mufakat yang diwarnai lobi-lobi panjang dan aksi “Walkout”.

Setidaknya, Ada empat fraksi yang memutuskan untuk tidak ikut dalam pengambilan keputusan, PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN. (akt)

sumber: demokrasi.co.id