by

DPR Gagal Bangun Budaya Kompromi

Bagikan:
Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA –Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) telah disahkan, dengan opsi paket A yang akhirnya jadi pilihan. Tapi baru berumur satu hari, produk legislasi ini langsung direspons justru oleh fraksi DPR yang keinginannya tak tercapai. Keinginan untuk melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini diamati sama saja memperlihatkan gagalnya DPR membangun budaya kompromi.

“Keinginan untuk melakukan Judicial Review (JR) ke MK ini merupakan salah satu bentuk gagalnya fraksi-fraksi membangun budaya kompromi,” terang Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi  kepada Validnews, Jumat (21/7).

Memang, diakuinya tiap fraksi memiliki kepentingan berbeda-beda dalam pembahasan UU Pemilu. Itu hal yang wajar. Akan tetapi meski gugatan ke MK merupakan hak tiap warga negara, namun ia mengamati kegagalan kompromi antar fraksi ini lebih diakibatkan oleh egoisme kelompok dan kepentingan pragmatis. Ironis jika dewan melakukan gugatan atas hasil hasil kerjanya sendiri.

“Masing-masing fraksi mempunyai orientasi yang berbeda entah itu kepentingan jangka panjang ataupun kepentingan jangka pendek. Triknya, semua berbicara untuk kepentingan rakyat,” ungkap Yusfitriadi..

BACA JUGA:   Polemik R.A.A Wiranatakoesoemah V dengan Kaum Komunis

Jalannya rapat paripurna sempat membuat empat fraksi di DPR memilih untuk tidak memberikan suaranya ketika melakukan voting. Baru saja disahkan menjadi UU, fraksi gerindra mengumumkan untuk melakukan uji materi ke MK.

“Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjutnya akan ditempuh termasuk uji materi RUU Pemilu di MK,” Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (21/7).

Mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjelaskan Pemilu 2019 akan dilaksanakan serentak, maka Pemilu Legislasi dan Pemilu Presiden nanti akan dilakukan secara bersamaan.  Dengan alasan itu, kata Fadli, seharusnya tidak ada ambang batas parpol untuk mengajukan calon presiden.

“Keserentakan itu menurut para Ketua MK baik Hamdan Zoelva maupun Mahfud MD demikian tidak ada lagi,” ungkapnya.

Menjawab keinginan dari Fraksi Gerindra itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun mempersilakan beberapa pihak untuk melakukan uji materi terhadap UU Pemilu. Uji materi ini terkait ambang batas partai mengajukan calon presiden yang di dalam UU Pemilu terbaru sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan atau 25 persen perolehan suara nasional.

BACA JUGA:   Harley Mangindaan: Syarikat Islam Banyak Beri Sumbangsih untuk Indonesia

Opsi Paket A yang dipilih itu memang berisikan presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3 sampai 10 kursi, metode konversi suara saint lague murni.

“Soal nanti akan ada elemen masyarakat atau anggota partai politik yang tidak puas, ya silakan, ada mekanismenya. Lewat MK,” ucap Tjahjo.

Menurut politis asal Partai Demokrasi Indonesia ini, masalah presidential threshold yang disahkan dalam UU Pemilu telah sesuai dengan konstitusi.

“Sebagaimana pandangan yang kami sampaikan, berkaitan dengan presidential threshold itu adalah konstitusional. Baik itu mencermati UUD 45 atau dua keputusan MK,” jelasnya.

Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan UU Pemilu sehingga tidak menjadi opini di masyarakat, bahwa pemerintah dan DPR menghambat pelaksanaan Pileg dan PIlpres. Apalagi, lanjut Tjahjo, KPU dalam waktu dekat harus mempersiapkan tahapan Pemilu 2019, yakni pada awal Agustus 2017 melalui Peraturan KPU.

“Dasar KPU membuat peraturan penyelenggaraan pemilu serentak adalah UU,” tandasnya. (James Manullang)

sumber: validnews.id

News Feed