Sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/6). Samsu merupakan bekas Bupati Buton yang didakwa menyuap eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Seharusnya, Akil hadir di sidang untuk memberikan kesaksian. Tapi menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Kiki Ahmad Yani, Akil mangkir. “Akil Mochtar berhalangan hadir,” katanya ketika sidang dibuka.
Yang sudah hadir ada 4 orang, yaitu Hamdan Zoelva, eks Ketua MK yang menggantikan Akil; dua panitera MK bernama Saiful Anwar dan Kasianur Sidauruk; dan Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi MK, Ina Zukhriah.
“Ini kasus lama, sudah 7 tahun lalu. Kita bantuin negara saja biar selesai kasusnya. Kalau enggak dikasih keterangan, enggak selesai perkaranya,” kata Hamdan kepada wartawan, sesaat sebelum sidang.
Samsu diduga menyuap Akil dengan uang Rp 1 miliar agar MK mengubah hasil Pilkada Buton pada 2011, agar Samsu menjadi calon terpilih.
Kepada MK, Samsu melayangkan gugatan hasil Pilkada Buton karena suaranya kalah. Ia lalu meminta pegawai MK, Dian Farizka, untuk membuat surat keberatan. Samsu juga memberi uang sebesar Rp 10 juta ke Dian.
Sidang putusan MK pada 21 Desember 2011 memenangkan tuntutan Samsu sehingga ia dinyatakan menang pada pemilihan ulang di MK.
Pada 16 Juli 2016, Samsu dihubungi oleh advokat Arbab Paproeka terkait adanya permintaan uang sejumlah Rp 5 miliar oleh Akil terkait hasil putusan sidang.
Kemudian Samsu menyetor Rp 1 miliar ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, dengan slip transfer ‘pembelian batubara’.
Atas perbuatannya Samsu dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Itu pasal yang mengatur perbuatan penyuapan hakim.
