Kompleksitas Historis Hari Kebangkitan Nasional

Sedari di bangku sekolah kita mengenal nama  Boedi Oetomo (BO), organisasi pemuda yang didirikan dr. Soetomo dan mahasiswa STOVIA, yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji pada 20 Mei 1908. Penganjur awalnya adalah dr. Wahidin Soedirohoesodo.

Berdirinya BO dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun mulanya hanya bagi golongan berpendidikan Jawa-Madura. Dalam perkembangannya, tanggal berdirinya BO, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Belakangan mulai muncul perdebatan sejarah, mengapa tonggak kebangkitan nasional diambil dari sejarah kelahiran BO? Mengapa bukan Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905 atau yang lain?

Tanpa bermaksud  menolak peran Budi Utomo atau sebaliknya memitoskan hanya BO saja yang menjadi tonggak awal, sejarah kebangkitan nasional perlu dilihat secara adil dan jernih. Inilah modal awal menghidupkan spiritnya dan menajamkan relevansinya dengan keadaan mutakhir Indonesia.

BO menggelar kongres pertama pada Oktober 1908, di Yogyakarta. Melalui kongres ini, BO memiliki cabang di Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Dalam kongres ini, diangkatlah Bupati Karanganyar Raden Tumenggung Ario Tirtokoesoemo sebagai Presiden BO pertama. Sejak dipimpin Tirtokoesoemo, banyak anggota baru yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat yang “lunak” terhadap kolonialis sehingga banyak anggota muda yang menyingkir. Bahkan, dr. Soetomo hanya menjadi ketua cabang Gambir.

Dominannya “golongan tua” dan terpinggirnya “golongan muda” terjadi karena campur tangan Belanda yang khawatir progresivitas kalangan muda. Sepuluh tahun pertama BO mengalami beberapa pergantian kepemimpinan. Kebanyakan datang dari kalangan priayi atau bangsawan keraton, seperti Ario Tirtokoesoemo dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Pakualaman.

BO mengalami fase penting saat dipimpin Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Ernest Douwes Dekker—seorang Indo-Belanda yang properjuangan Indonesia—mengenalkan perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan melalui partai politik. Maka muncullah Indische Partij sebagai sarana perjuangan yang disiapkan Dekker. Sikap dan gaya perjuangan BO yang dinilai lunak membuat Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat memilih bergabung dengan Dekker di Indische Partij.

Tokoh hebat yang jarang disebut peran pentingnya dalam sejarah nasional adalah Bapak Pers Nasional, pelopor awal jurnalisme pribumi, bernama Tirto Adhi Soerjo. Pendiri organisasi modern pertama di Hindia Belanda, yaitu Sarikat Priyayi pada 1906. Memang organisasi ini tidak berkembang dan kemudian mati. Berbeda dengan koran yang dirintis dan diterbitkannya, Medan Prijaji, yang sangat berpengaruh. Koran ini diterbitkan pertama pada Januari 1907 dan disusul oleh Soeloeh Keadilan, tetapi pada 1903 sudah menerbitkan Soenda Berita di Cianjur.

Medio 1909, Tirto Adhi Soerjo mendirikan organisasi berdimensi gerakan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islamiyah (SDI) di Bogor yang lebih berkembang di Solo di bawah kepemimpinan Haji Samanhoedi. Inilah organisasi yang kelak menjadi Sarekat Islam (SI) yang diketuai HOS Tjokroaminoto. Sejarah menggoreskan dan mencatat, HOS Tjokroaminoto kemudian menjadi “guru besar” politik bagi tokoh pergerakan Indonesia.

Di bawah kepemimpinan dan panji Tjokroaminoto, Sarekat Islam (SI) mempersatukan berbagai kalangan yang hidupnya tertindas penjajahan. Aksi politik Tjokroaminoto membuat SI makin populer dan menjadi momok menakutkan bagi Belanda. Munculnya gerakan bersifat politik menyebabkan BO terdesak. Kepemimpinan perjuangan “pergerakan nasional” diambil alih SI dan Indische Partij karena di arena politik BO belum cukup berpengalaman.

Melalui gerakan politik perkumpulan ini, makna nasionalisme makin dimengerti kalangan luas. Banyak kalangan menilai SI lebih berperan ketimbang BO saat mengawali kebangkitan pribumi dalam gerakan politik melawan kolonialisme Belanda. Kebangkitan nasional tampak nyata bersama SI yang progresif.

Wacana kebangsaan di kalangan Islam sangat kental dengan gagasan-gagasan antara ide-ide oksidentalisme dengan ide-ide Islam. Tjokroaminoto dengan gagasan masyarakat sosisalisme Islamnya menggambarkan persamaan substansial antara ajaran Islam tentang kepemerintahan dengan ajaran demokrasi Barat. Hubungan antara pengikut dan pemimpin bukan lagi hubungan taqlid, melainkan bersifat rasional serta tuntutan dari kelompok Islam atas lengsernya Belanda dari bumi Indonesia. Akhirnya nasionalisme pada dasarnya adalah upaya pencarian jati diri bangsa. (Adiaksha Dault: 2005).

Kita juga perlu membuka kembali lembaran sejarah, sebelum 1908 berdiri organisasi modern pertama Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau Rumah Perkumpulan Tionghoa, 17 Maret 1900, oleh beberapa tokoh Tionghoa di Batavia dipimpin Phoa Keng Hek. Tujuan pendirinya, mendorong orang Tionghoa yang bermukim di Hindia Belanda untuk mengenal identitasnya.

Mereka menginginkan masyarakat Tionghoa yang sudah bergenerasi hidup di Hindia Belanda mengenal kebudayaan Tionghoa sehingga bisa bersatu sebagai kelompok masyarakat yang dihormati penjajah Belanda. Kegiatan utama THHK adalah membangun dan membina sekolah berbahasa Mandarin.

Pada 1901, Tiong Hoa Hwee Koan mendirikan sekolah Tionghoa yang disebut Tiong Hoa Hak Tong. Ini sekolah swasta modern pertama di Hindia Belanda. Ini merupakan reaksi masyarakat Tionghoa di Batavia terhadap Pemerintah Belanda yang tak peduli pendidikan anak-anak Tionghoa.

Dalam tiga tahun saja THHK telah sukses membangun sekolah di Malang, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Pemalang, Sukabumi, dan Cirebon. Tetapi yang terkenal adalah THHK Batavia (Bahoa) dan THHK Tegal (Zehoa).

Setelah THHK, hadir pula organisasi modern bagi golongan Timur Asing, peranakan Arab di Hindia-Belanda. Pada 17 Juli 1905 untuk kali pertama golongan peranakan Arab di Hindia mendirikan organisasi modern bernama Jamiat Khaer. Pendirinya para tokoh Arab di Betawi, seperti Sayid al-Fakhir bin Abdurrahman, Muhamad bin Abdullah Syahab, Idrus bin Ahmad Syahab, dan lainnya, yang kemudian mendirikan sekolah di Pekojan, Tanah Abang, dan Krukut.

Dalam waktu singkat Jamiat Khaer berkembang pesat. Pada 1908 berdiri cabang di Banten, Banyuwangi, dan Teluk Betung. Jamiat Khaer juga berkomunikasi dengan BO dan SI untuk urusan politik. Malah pada 1913 organisasi ini mendirikan NV Setija Oesaha di Surabaya yang bergerak di percetakan dan kemudian menerbitkan Oetoesan Hindia. Semuanya dipercayakan kepada Tjokroaminoto.

Kehadiran dan perkembangan organisasi modern di kalangan Tionghoa dan Arab ini turut mendorong lahirnya organisasi modern di kalangan pribumi. Tirto Adhi Soerjo, misalnya, sangat terinspirasi kemajuan peranakan Tionghoa dan Arab di Hindia ini. Ia sangat menganjurkan pribumi—yang tertinggal dalam hal gerakan pada masa itu—mendirikan organisasi modern pribumi serupa. Percobaan Tirto Adhi Soerjo gagal dengan Sarekat Priyayi. dr. Wahidin dan dr. Soetomo juga secara tidak langsung terdorong mendirikan BO karena perkembangan ini.

Rangkaian sejarah itu menjelaskan soal Kebangkitan Nasional terlalu sederhana jika hanya dinisbatkan kepada BO semata. Banyak tokoh dan organisasi yang layak dimuliakan perannya sebagai perintis kesadaran perjuangan modern melawan Belanda. Beberapa tokoh kerap menggugat penisbatan BO sebagai satu-satunya peletak sejarah Kebangkitan Nasional, K.H. Firdaus AN (Mantan Majelis Syuro Syarikat Islam) mengungkapkan “…Boedi Oetomo adalah organsasi sempit, lokal dan etnis, di mana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya”.

Sejarah juga mencatat dalam rapat-rapat perkumpulan, Boedi Oetomo menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia/Melayu. “Tidak pernah sekalipun rapat Boedi Oetomo membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri”. K.H. Firdaus AN juga mengatakan “BO tidak memiliki andil sedikit pun unuk perjuangan kemerdekan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia. Dan BO tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemedekaan, karena telah bubar pada tahun 1935.”

Asvi Marwan Adam, sejarawan LIPI menilai penetapan tanggal lahir BO sebagai Hari Kebangkitan Nasional tidak layak. Hal ini karena BO tidak bisa disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional. Menurutnya, BO bersifat kedaerahan sempit. “Hanya meliputi Jawa dan Madura saja”. Boedi Oetomo yang oleh banyak orang dipercaya sebagai simbol kebangkitan nasional, pada dasarnya merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan, dan jarang memainkan peran politik yang aktif. Padahal politik adalah pilar utama sebuah kebangkitan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh peneliti Robert van Niels yang mengatakan, “Tanggal berdirinya Budi Utomo sering disebut sebagai Hari Pergerakan Nasional atau Kebangkitan Nasional. Keduanya keliru, karena Budi Utomo hanya memajukan satu kelompok saja. Sedangkan kebangkitan Indonesia sudah dari dulu terjadi. Orang-orang Budi Utomo sangat erat dengan cara berpikir barat. Bagi dunia luar, organisasi Budi Utomo menunjukkan wajah Barat.

Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara memaparkan bahwa Keputusan Kabinet Hatta diputuskannya 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan dipilihnya Boedi Oetomo sebagai organisasi peletak kebangkitan nasional dipengaruhi konstalasi politik era awal kemerdekaan. “Ketika Kabinet Hatta (1948-1949) mendapat serangan dari pelaku Koedeta 3 Juli 1946 dari Tan Malaka dan Mohammad Yamin hal ini mengakibatkan perpecehan bangsa yang sedang menghadapi perang kemerdekaan. Maka diperlukan spirit sejarah kebangkitan nasional, Kabinet Hatta merasa perlu mengangkat organisasi non ideologis yang sedang eksis dan berjuang membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Mengingat Tan Malaka dan tokoh-tokoh Islamis cukup gigih berjuang dan terlibat beberapa kali perselisihan dan perbedaan dengan Presiden dan Kabinet Hatta ( Suryanegara: 2009)

Kebangkitan nasional tak sekedar mengenang Soetomo, Wahidin Soedirohoesodo, Tirto Adhi Soerjo, Tipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningkat, HOS Tjokroaminoto, H. Samanhoedi, dan lainnya. Bukan juga sekadar membaca sejarah BO, SI, Jamiat Khaer, THHK, Indische Partij, dan lainnya. Kebangkitan Nasional adalah bagaimana memetik spirit dasar sejarah itu dan mencari kontekstualisasi dengan tantangan saat ini.

Menemukan spirit historis akan menjelaskan kepada kita tahapan awal pencarian dan penemuan identitas nasional, baik dari faktor pencerahan internal maupun eksternal berupa kolonialisme yang menindas. Dari titik inilah berkembang kesadaran kebangsaan yang berproses menjadi revolusi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melahirkan sebuah negara-bangsa baru bernama Indonesia.

Tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menekan dan menindas ala kolonialisme Belanda memang tidak lagi ditemukan saat ini. Tetapi dominannya arus liberalisme ekonomi, politik, dan kebudayaan telah menuntun arah pemerintah dalam menentukan kebijakan publik dan bagaimana rakyat melakukan penyikapan.

Substansi rendahnya “kadar kemerdekaan” yang disandang kalangan fakir miskin yang tidak mendapatkan akses ekonomi, pendidikan, partisipasi politik, dan pelayanan publik, sejatinya menjadi gambaran nyata betapa spirit Kebangkitan Nasional sangat relevan diterjemahkan pada konteks kekinian. Berbagai kondisi yang menekan dan menindas kemerdekaan rakyat, karena kesenjangan politik, ekonomi, dan budaya, tetap sangat relevan untuk menjadi perhatian pelopor kebangkitan nasional gaya baru yang lebih kreatif dan kontekstual.

Musuh dari luar bentuknya tidak lagi kolonialisme fisik, tetapi tekanan kondisi struktur pergaulan dunia yang tidak adil. Tantangan dari dalam adalah hadirnya “priayi gaya baru” yang terlalu sibuk menikmati kemapanan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan serta cenderung alpa tanggung jawabnya pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan sesama. Dan ini tantangan sekaligus pekerjaan besar kita. Wallahu a’lam.

sumber: semogabermanfaat.web.id