by

Hamdan Zoelva: Indonesia Selamanya Butuh Pasal Penodaan Agama

Print Friendly, PDF & Email

Jakarta, GATRAnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva beranggapan, Indonesia tetap membutuhkan pasal yang mengatur tentang penodaan agama, sehingga MK menolak untuk menghapusnya. “Mahkamah Konstitusi menentang pengujian terhadap PNPS, sidangnya lebih dari satu tahun dan MK menolak untuk menghapus pasal itu,” katanya, di Jakarta, Rabu (17/5).

Adapun alasan MK menolak menghapuskan pasal tersebut, agar jika terjadi penodaan agama yang meresahkan publik dan mengancam ketertiban umum, bisa diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau tidak ada landasan hukum, nanti pakai kekerasan karena negara kita berbeda dengan negara lain. Negara kita Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina

Karena itu, Hamdan menilai, Indonesia membutuhkan pasal tentang penodaan agama demi menjaga kerukunan antarumat beragama dan menghindari main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah ini.

“Pasal itu masih dibutuhkan, selama-lamanya masih dibutuhkan. Jangan sekali-sekali menghapus pasal-pasal itu,” katanya.

Sedangkan soal pendapat bahwa pasal ini dijadikan alat, Hamdan menilai itu merupakan upaya untuk mencari-cari alasan yang melelahkan, karena jika pasal ini dihapuskan, bagaimana menyelesaikan penodaan agama.

BACA JUGA:   Mantan Ketua MK: Anies Baswedan & Habib Rizieq Tak Bisa Dipidana Pakai UU Karantina!

“Yang ingin saya katakan, bahwa kalau tidak ada pasal itu dengan cara apa hubungkan itu. Masalahnya mana yang lebih kita jaga koridor hukum atau dengan demo atau intimidasi publik mana yang kita kehendaki kalau tidak ada koridor hukumnya, nanti pakai ‘jalanan’ ini lebih bahaya,” katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief


Editor: Iwan Sutiawan
sumber: gatra.com

News Feed