Hamdan Zoelva: Intervensi Asing Harus Diantisipasi

RMOL. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai belakangan ini muncul gejala adanya intervensi asing terhadap proses hukum dan putusan pengadilan di Indonesia, salah satunya terkait putusan atas vonis Basuki Tjahya Purnama alias Ahok.

Menurut Zoelva, intervensi negara-negara asing terhadap proses hukum dan putusan pengadilan di Indonesia perlu diantisipasi. Dia meninilai intervensi asing sebagai bentuk pengkhianatan institusi negara. Seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, dan tidak perlu ada unjuk keributan dengan dalih pro NKRI.

Dirinya merasa miris melihat hiruk pikuk pasca putusan dua tahun hukuman penjara terhadap Ahok.

“Harusnya, semua pihak menghormati putusan pengadilan ini dan tentu masih ada upaya banding selanjutnya sehingga tak perlu unjuk keributan dengan dalih paling merasa NKRI,” kata Hamdan yang juga ketua umum Syarikat Islam, usai melantik ketua dan pengurus DPW Syarikat Islam Sumsel di gedung auditorium Pemprov Sumsel, Senin (15/5).

Dia menjelaskan, dirinya juga merasa miris melihat banyaknya desakan pihak asing untuk menghilangkan pasal penodaan agama. Padahal di Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk menolaknya karena ada aturan hukum sebagai penyelesaian kasus.

“Kalau ada penodaan dan penistaan agama ada jalur hukum yang ditempuh, kalau tidak tidak akan berhenti. Jadi apapun putusan pengadilan harus dihormati, kalau tidak puas masih ada upaya banding sampai kasasi,” imbuhnya.

Hamdan menilai, saat ini semakin timbul gejala mengintervensi berbagai putusan pengadilan, hingga apapun putusan pengadilan dianggap salah dan tidak sesuai dengan aturan dari negara lain.

“Inilah pengadilan Indonesia yang miliki nilai keindonesiaan. Tidak bisa disamakan dengan pemikiran barat dengan putusan pengadilan kita,”jelas dia.

Seharusnya, masyarakat tidak bisa menerima begitu saja pandangan asing tentang apapun nilai dan norma yang berlaku sebagai hukum di Indonesia.

“Kita sangat prihatin banyak yang menerima begitu saja, bahkan meminta bantuan pandangan asing tentang hukum Indonesia. Itu sama saja dengan kita mengkhianati instutisi dan pengadilan negara,” tambah dia.

Bagaimanapun, tegas Hamdan, pasal tentang penistaan agama tidak akan bisa dihapuskan karena sudah di putuskan oleh MK. “Karena pasal ini sangat konstitusional, dan pasal itu sangat penting menjaga keutuhan kita sebagai bangsa,” pungkasnya.[sri]