Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi saksi ahli sidang dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dengan terdakwa Dahlan Iskan, Jumat (24/3) di Pengadilan Tipikor Surabaya. Hamdan mengatakan penjualan aset PWU sah.
Keabsahan itu menurutnya karena ada rapat umum pemegang saham (RUPS) penjualan aset PWU. Terlebih posisi PWU sudah menyandang status sebagai perseroan terbatas (PT), maka tunduk terhadap Undang-Undang PT.
“Selama sudah digariskan dalam RUPS, termasuk laporan pertanggungjawaban penjualannya sudah diterima dalam rapat, tidak bisa dikenai pidana. Dari perspektif perseroan terbatas, selesai tanggung jawabnya,” kata Hamdan seperti dikutip dari Antara.
Sesuai UU, ia menambahkan, keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS. Menurutnya jika penjualan aset telah disetujui komisaris dan RUPS, aparat penegak hukum tidak perlu mencari-cari kesalahan.
Pada persidangan itu dirinya mengatakan tentang tata cara melakukan penjualan aset negara yang dipisahkan dalam pengelolaan BUMD.
“Peraturan Menteri Dalam Negeri 3/1998 menyebutkan bentuk hukum BUMD ada dua macam yaitu perusahaan daerah (perusda) dan perseroan terbatas (PT). Kalau perusahaannya berbentuk PT, jelas harus tunduk pada UU PT,” ujarnya.
Terkait pertanyaan tim kuasa hukum Dahlan soal “business judgement rule” Hamdan mengatakan kalau pola itu membuat direksi tidak bisa dipersalahkan meski perusahaan merugi.
“Asalkan, direksi sudah melakukan tindakan berdasar norma dan sesuai UU PT. Norma itu adalah, tidak melakukan dengan maksud kepentingan sendiri, tanpa hati-hati, tanpa loyalitas, dan ada kepentingan lain,” katanya.
Sebelumnya, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan pelanggaran penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003. Kala itu Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode tahun 2000 sampai 2010.
sumber:
