Tidak hanya Mahud MD, mantan ketua MK lainnya, Hamdan Zoelva, juga ikut menyoroti perihal isu tidak di nonaktifkan nya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca berakhirnya cuti masa kampanye.
Hamdan menegaskan, penonaktifan Ahok berdasarkan UU No 23 tahun 2014 pasal 83, di nilai sudah tepat. Bahkan dalam surat dakwaan Jaksa, Ahok di jerat pasal 156 dan 156a dengan ancaman hukuman minimal 5 Tahun penjara.
“Tidak tepat pandangan yang menyatakan harus menunggu tuntutan jaksa, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 83 Undang Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Hamdan sebagaimana yang di lansir oleh Republika.
Sebelumnya, Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan keputusan penonaktifan Ahok sebagai Gubernur Jakarta, harus menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.[]
Sumber : visimuslim.net
sumber: nahimunkar.org
